Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menyatakan, kepada pemegang izin HPH masih diberi kesempatan untuk mengirimkan kayu keluar dari Papua Barat sebesar 50 % dari realisasi produksi, sedangkan 50 % selebihnya harus tetap diolah di Papua Barat. Dispensasi kebijakan ini disampaikan Mandacan dalam pertemuan dengan Ketua Umum APHI, Indroyono Soesilo di Manokwari , Rabu, 9 Agustus 2017.

“Kesempatan untuk mengirimkan kayu keluar Papua Barat masih diberikan dengan besaran 50 % dari realisasi produksi sampai dengan terbitnya Perdasus,” kata Mandacan. Ia meminta kesempatan ini  dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk segera menyiapkan industri kehutanan di Papua Barat, sejalan dengan pembangunan tol  laut yang terhubung dengan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong. “Investasi di Papua Barat akan makin mudah dan terbuka dengan tol laut tersebut,” ujarnya.

Indroyono Soesilo menyambut baik kebijakan dispensasi tersebut.”Sejalan dengan kebijakan ini,  APHI sedang menyiapkan sistem perdagangan on line untuk pemasaran produk hasil hutan dari Papua Barat yang akan pertemukan produsen dan pembeli  secara langsung, untuk memangkas biaya pemasaran,” kata Indro.

Untuk mempercepat pembangunan industri di Papua Barat, Indroyono mengusulkan perlunya insentif kebijakan  ekspor kayu gergajian dan ekspor moulding yang diperluas penampangnya  dari Papua Barat.”Dengan status otonomi khusus yang dimiliki Papua Barat, selayaknya kebijakan ini dapat dipertimbangkan Pemerintah untuk merangsang pertumbuhan industri  kehutanan di propinsi ini,” katanya.