Menakar Investasi Melalui Keberadaan Industri
Oleh: ANWAR SADAT
(Pemerhati Sosial dan Lingkungan Hidup)

Pemerintah saat ini berkeyaninan bahwa pertumbuhan ekonomi masih berada pada keadaan yang baik.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi bertambah untuk pertama kalinya dalam lima tahun terakhir, meski terdapat ketidakpastian ekonomi global.

Rupiah yang stabil, turunnya angka pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi pada tahun 2016 menjadikan fondasi ekonomi Indonesia tetap kokoh.

Presiden Jokowi-pun, dalam kegiatan Asia World Expo di Hongkong (30/4/2017), memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada dalam tiga besar negara-negara di dunia, yang misalnya tidak kalah dengan India dan Tiongkok.

Meski selanjutnya karena adanya gugatan atas pernyataan Presiden tersebut, kemudian diklarifikasi termasuk oleh Menteri Keuangan yang menyatakan bahwa yang dimaksud Presiden Jokowi adalah pertumbuhan atau ranking ekonomi dalam konteks negara-negara G-20.

Pun-demikian, akrobatik angka-angka pertumbuhan ekonomi yang diklaim pemerintah tersebut, realitasnya masyarakat justru merasakan hal yang sebaliknya.

Masyarakat merasakan hidup semakin susah, harga-harga barang pokok dan non pokok semakin meroket, biaya keperluan lainnya seperti listrik, air bersih, BBM dari waktu ke waktu terus meninggi, serta mencari pekerjaan saat ini kian dirasakan semakin sulit.

Salah satu langkah untuk meningkatkan perekonomian negara Indonesia Presiden Jokowi membuka kesempatan seluas-seluasnya untuk berinvestasi di Indonesia dimana diharapkan dampaknya kedepan akan meningkatkan perekonomian masyarakat yang juga berdampak pada peningkatan pendapatan perkapita.

Hal-hal seperti ini seharusnya di dukung oleh regulasi-regulasi yang memberikan kenyamanan di dalam berinvestasi tanpa mengindahkan konsep “Sustainability” di segala bidang.

Salah satu strategi yang diterapkan oleh Pak Jokowi di dalam langkanya untuk meningkatkan perekonomian adalah dengan mempermudah dunia usaha untuk berekspansi, mengembangkan usaha dan berinvestasi, dengan demikian diharapkan pertumbuhan ekonomi tetap tinggi dan lapangan pekerjaan bisa terus diperluas.

Oleh sebab itu peraturan Menteri tidak boleh membuat dunia usaha takut berekspansi dan berinvestasi.

Regulasi dan Kemudahan berinvestasi

Di dalam Pengarahannya Bapak Presiden menyebutkan bahwa agar Menteri untuk berhati-hati dalam mengeluarkan peraturan Menteri atau permen beliau meminta agar para Menteri mengkalkulasi, menghitung dan melakukan komunikasi dua arah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Sehingga, tidak ada regulasi yang tidak didasarkan kondisi sebenarnya di lapangan bukan hanya berdasarkan “study literature“, data indikatif yang mungkin datanya diambil sepuluh tahun yang lalu sehingga tidak mencerminkan kondisi yang ada pada saat ini dan hanya menambah kewenangan dari kementrian itu sendiri.

Dengan kondisi yang demikian tidaklah pada tempatnya jika Menteri-menteri yang nota bene adalah staff/alat bantu presiden untuk menjalankan roda-roda pemerintah di segala aspek, melakukan manuver-manuver melalui peraturan peraturan Menteri membuat sebuah peraturan tanpa memikirkan dampaknya ke depan baik terhadap bidang-bidang tertentu maupun ada bidang lain yang merupakan efek samping atau pun pantulan gema dari apa yang mereka sebut sebagai aturan.

Jika diibaratkan bahwa suatu negara adalah sebuah kerja tim yang menyeluruh yang membutuhkan perhitungan terhadap efek kerja bagian lain di dalam suatu tim tersebut tidak bisa sebuah sub kelompok di dalam tim besar hanya mementingkan kepentingan dari sub kelompok tersebut.

Karena hal ini tentu saja membuat kerja tim besar menjadi tersendat-sendat.

Seperti apa yang telah di paparkan di harian Kompas, ada beberapa peraturan menteri yang diulas oleh Pak Jokowi dianggap menghambat investasi, Peraturan Menteri ESDM nomor 42 Tahun 2017 tentang pengawasan pengusahaan pada kegiatan Usaha di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.

Seperti apa yang dituliskan di Media Kompas bahwa Peraturan Menteri tersebut dianggap mengambil kewenangan kementrian lainnya sebab pengalihan partisipasi interes, pengalihan saham, serta perubahan direksi dan komisaris badan usaha swasta dan koperasi yang bergerak di bidang ESDM memerlukan persetujuan Menteri ESDM.

Peraturan lainnya yang dianggap merugikan dunia usaha adalah Peraturan Menteri LHK no 17/2017 tentang pembangunan Hutan Tanaman Industri, dimana di dalam peraturan ini landasan penentuan perubahan-perubahan di dalam pengelolaan lahan yang ada dilakukan berdasarkan pada data peta indikatif dan hasil studi dari beberapa peta yang ada baik peta tutupan lahan serta hasil interpretasi citra landset (Keterbatasan data yang ada).

Kondisi ini tidak didasarkan realitas dari kondisi yang ada pada saat ini.

Kemudian langkah-langkah yang diambil oleh pihak kementrian sendiri tidak memikirkan jangka panjang dari keputusan yang telah diambil. Sebagai contoh pembekuan sebuah perusahaan oleh kementrian Lingkungan hidup dan kehutanan, yang kemudian efek sampingnya terjadi penjarahan dan okupasi dilakukan oleh oknum masyarakat yang kemudian mereka melakukan pembukaan lahan untuk menanam sawit melalui membakar di musim kemarau hal ini menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. (https://m.detik.com/news/berita/d-3575351/klhk-lahan-di bakar-di-riau-milik-pabrik-kertas-yang-izinnya-dicabut)

Pada dasarnya sebagai pemerhati sosial dan lingkungan saya sangat mendukung upaya upaya tindakan tegas dari Menteri Lingkungan Hidup akan tetapi saya berharap ibu Menteri juga dapat melihat dampak sampingannya kedepan terhadap apa yang telah diputuskan.

Hendaknya jangan hanya berpatokan pada data yang sudah disusun sedemikian hingga seolah-olah sudah dilandasi dengan data-data yang ada dan juga disusun oleh orang orang yang ibu anggap terpercaya, akan tetapi tidak ada salahnya dilakukan komunikasi dua arah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan yang pada saat ini telah ada di area atau lokasi yang menjadi salah satu sasaran regulasi yang telah dibuat.

Perlu juga diberikan waktu untuk kajian proses klarifikasi terhadap regulasi yang sudah dibuat.

Agar kelak tidak menimbulkan dampak samping yang tidak hanya berada di sektor tertentu tetapi juga merambah ke sektor lain.

Perkebunan Sawit, HTI dan Kesejahteraan

Dradjad Wibowo menyebutkan sektor kehutanan sebenarnya dapat berperan sebagai salah satu lokomotif pertumbuhan yang berkwalitas, yang mempunyai rasio penciptaan lapangan kerja yang tinggi.

Sektor kehutanan mampu menciptakan lapangan kerja langsung sebesar 2,35 juta, ditambah lapangan kerja tidak langsung 1,5 juta. Jumlah penduduk yang tergantung kepada sektor kehutanan baik langsung maupun tidak langsung mencapai lebih dari 16 juta jiwa.

Sektor kehutanan pernah menjadi salah satu andalan pemasukan devisa. Dari sisi pembangunan, sektor kehutanan dan industri hasil hutan mempunyai tingkat keterkaitan sektoral yang tinggi dengan multiplier output, lapangan kerja dan pendapatan yang di atas rata-rata sektoral. Di sini, sektor kehutanan dan industri hasil hutan hanya kalah dari tekstil, garmen, dan industri ban (Dradjad Wibowo; Membangkitkan Kembali Sektor Kehutanan: Pengembangan Hutan Tanaman, Makalah, 2006).

Abstraksi tersebut menggambarkan betapa sektor kehutanan memiliki peran strategis dalam aspek kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan, ini yang sekiranya perlu menjadi titik pijak pemerintah.

Bahwa secara internal industri kehutanan dan juga Industri Perkebunan perlu ditekankan untuk terus berbenah diri -pun sangat diharuskan.

Pembenahan yang dimaksud dalam konteks pembangunan sosial-ekonomi, perlu dilakukan melalui memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat, khususnya masyarakat lokal, dimana tidak hanya pada level pekerja lapangan (harian) namun juga pada pekerja terampil.

Keran ini yang mutlak perlu dibuka seluas-luasnya, agar tujuan pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui sektor industri kehutanan dan perkebunan dapat terealisasi secara maksimal, guna memangkas gap/kesenjangan sosial di dalam tubuh masyarakat.

Meskipun pemerintah perlu juga bertindak tegas melakukan evaluasi, mereview bahkan mencabut izin industri kehutanan atau perusahaan yang tidak serius menjalankan usahanya.

Sebagai contoh, dapat diilustrasikan, satu perusahaan di Propinsi Sumatera Selatan yang telah mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) dari Menteri Kehutanan, dengan luasan konsesi mencapai hingga 43.380 Hektar.

Fakta di lapangan memperlihatkan, perusahaan yang dimaksud ternyata hanya sekali saja melakukan kegiatan daur penanaman, dan saat telah menghasilkan pun perusahaan tersebut tidak memanen hasilnya.

Dampak dari bisnis destruktif dan tidak patuh hukum tersebut, menjadikan areal konsesi mereka beralih penguasaannya oleh kelompok atau pihak lainnya, selain banyak terjadinya kebakaran di areal konsesi perusahaan dimaksud.

Hal tersebut tentu menjadi catatan tersendiri yang mesti dilakukan langkah hukum.

Karena dampak dari pembiaran usaha HTI yang dimaksud telah berdampak pada maraknya spekulan tanah yang memanfaatkan situasi zero aktifitas perusahaan.

Dalam konteks lainnya, secara obyektif terhadap pelaku usaha yang optimal dalam mengelola usahanya, tentu pemerintah perlu mendukung dan memperkuat industri, baik industri perkebunan (sawit) dan kehutanan.

Variabel maksimalisasi dalam menjalankan usaha dapat dilihat dari beberapa hal yang dilakukan pelaku usaha, yaitu; memiliki tata batas yang jelas atas konsesinya, mampu menjaga dan mengelola areal kerjausahanya, siklus produksi, sosial dan lingkungan dibangun dan terkelola dengan cukup baik.

Tinggal lagi pengawasan dan evaluasi tetap diperlukan guna memastikan kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan mekanisme aturan yang ada, berkontribusi real bagi masyarakat, dan memiliki komitmen terhadap azas keberlangsungan lingkungan.

Industri Kehutanan, Perkebunan Sawit dan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup dalam tata kelola sektor industri kehutanan dan perkebunan, saat ini merujuk pada sejauh mana kemauan, kemampuan, dan komitmen perusahaan HTI dan Perkebunan sawit dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di areal konsesi dan sekitarnya.

Dengan merujuk pada peristiwa kelam yang terjadi pada Tahun 2015, terkait kebakaran hutan dan lahan yang telah berdampak luas bagi kehidupan masyarakat, tentu harus menjadi pembelajaran berharga bagi perusahaan HTI dan perkebunan Sawit.

Secara umum, dengan merujuk pada data yang ada, kebakaran yang terjadi pada kawasan hutan paling tidak terdapat pada 2 (dua) areal, yakni areal kawasan hutan yang dibebani izin/hak dan areal kawasan hutan tidak dibebani hak (non konsesi).

Terhadap kawasan hutan yang terbakar yang di areal konsesi perusahaan, tentu menjadi kewajiban penuh perusahaan untuk memulihkan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari kebakaran.

Konteks pemulihan dalam hal ini adalah menekankan dan memastikan melalui beragam kemampuan dan dukungan yang dimiliki oleh pemegang izin untuk tidak terjadinya kembali kebakaran yang sama pada areal tersebut.

Hal ini menjadi penting, agar perusahaan HTI dan Kelapa Sawit yang kerap dituding sebagai kontributor “asap”, di masa mendatang mampu menjawab tuduhan tersebut, yakni selain melakukan pemulihan juga mempersiapkan secara maksimal kesiapsiagaan dalam hal pencegahan dan penanggulangan/pengendalian kebakaran.

Pressure inilah yang kiranya perlu dilakukan oleh KLHK kepada para pemegang konsesi HTI dan Perkebunan Sawit, yang cukup rasional dan sebagai kerangka strategi penyelamatan lingkungan, namun tidak membatasi ruang, eksistensi, dan keberlanjutan pelaku usaha.

Dengan memperhatikan, bahwa investasi termasuk perkebunan sawit dan HTI yang selama ini telah menciptakan ruang dan lapangan pekerjaan bagi banyak orang – tentu diperlukan langkah bijak pemerintah (KLHK) untuk meninjau ulang kebijakan-kebijakan yang mengancam keberlangsungan industri kehutanan (HTI) dan sawit.

Pun-demikian, upaya monitoring dan evaluasi tetap harus dijalankan guna memastikan perbaikan dan pemulihan lingkungan hidup benar-benar dijalankan oleh para pelaku usaha.

Pada sisi lainnya, pemerintah-pun harus melakukan evaluasi internal.

Dengan memperhatikan sebaran titik api atau hot spot pada tahun 2015, memperlihatkan bahwa sekitar 32 persen yaitu berada di kawasan hutan yang tidak dibebani hak (masuk dalam wilayah tanggung jawab mutlak pemerintah).

Tentu angka tersebut relatif tinggi, karena jika kawasan hutan tersebut bisa dijaga dan diamankan dari kebakaran, mungkin volume asap yang terjadi pada tahun 2015 lalu tidak se-ekstrem yang terjadi. Karenanya, evaluasi internal menjadi penting dilakukan jajaran pemerintahan terkait (KLHK) untuk memperkuat sistem pengamanan di kawasan hutan dari bahaya dan ancaman kebakaran.

Tentu tidak terlalu sulit untuk mengintegrasikan konsep bisnis yang berbasiskan pada fundamen sosial-lingkungan.

Dalam konteks ini pemerintah dapat bertindak selaku pengendali terhadap pelaku usaha dalam mengelola kegiatannya secara maksimal dengan tetap melakukan perbaikan-perbaikan internal – sehingga tujuan utama investasi dalam membantu kesejahteraan rakyat dan termasuk terjaganya lingkungan hidup yang lestari dapat terwujud. Semoga!

Sumber: http://palembang.tribunnews.com/2017/08/23/menakar-investasi-melalui-keberadaan-industri

Versi hard copy: