Diskusi interaktif dalam bentuk silaturahmi dan kordinasi antara Dewan Pengurus APHI yang membidangi Hukum dan juga bidang Humas & Kerjasama bersama Pengurus Komda dan Anggota APHI Kalteng diselenggarakan di Palangka Raya, pada Rabu (15/05). Pertemuan ini dalam rangka membahas peraturan-peraturan pemerintah di bidang kehutanan yang masih berdampak kurang mendukung terhadap bisnis unit manajemen. Dalam kesempatan ini juga dilakukan sosialisasi pentingnya peran kehumasan bagi peningkatan citra asosiasi di publik serta bagaimana utilisasi media komunikasi digital dan media sosial dalam penyebaran informasi dan komunikasi.

Menurut Ketua Bidang Hukum APHI, Erwansyah Bella, tujuan diskusi interaktif ini untuk menggali informasi terkait peraturan yang masih menjadi kendala operasional di lapangan. “Kami ingin menggali lebih dalam terkait kebijakan pemerintah yang dinilai masih menghambat bagi operasional anggota di lapangan (menghambat dalam arti membebani secara biaya dan/atau juga tidak memungkinkan implementasi secara teknis), dan juga menyampaikan progres dan upaya Dewan Pengurus pusat terkait permasalahan anggota yang menyangkut peraturan-peraturan yang ada sekaligus bersilaturahmi mempererat kordinasi dan komunikasi” ujar Erwansyah.

Diskusi interaktif terkait aspek hukum dan sosialisasi pemanfaatan media sosial untuk penguatan persepsi dan edukasi publik ini diikuti oleh lebih dari 50 perusahaan IUPHHK anggota APHI yang beroperasi di Provinsi Kalimantan Tengah. “Pada intinya semua hambatan peraturan yang ada di daerah akan ditangani oleh KOMDA. Hanya saja, manakala permasalahan strategis tidak dapat ditangani di daerah akan ditindaklanjuti oleh Dewan Pengurus pusat,” ungkap Erwansyah.

Komisaris Daerah APHI Provinsi Kalimantan Tengah Achwan menyambut positif acara diskusi terkait peraturan-peraturan yang menghambat serta sosialisasi sekaligus pelatihan media sosial kepada Komda dan seluruh anggota IUPHHK yang beroperasi di Provinsi Kalimantqn Tengah. “Masih terdapat PERDA terkait pajak dan retribusi daerah yang menyebabkan biaya tinggi. Peraturan ini mesti ditinjau ulang karena bisa menghambat pertumbuhan bisnis. Seharusnya peraturan diadakan untuk mempermudah bukan menghambat. Semangatnya menjadikan industri kehutanan sebagai penyangga ekonomi daerah,” kata Achwan.

Lebih lanjut Achwan menyebutkan bahwa dengan pertemuan ini diharapkan dapat diidentifikasi peraturan yang kurang kondusif di daerah. “Melalui kolaborasi pusat-daerah diharapkan seluruh permasalahan yang dihadapi dunia usaha khususnya kehutanan dapat dicari pemecahannya” sebut Achwan.

Dalam kesempatan ini, dilakukan juga sosialisasi pemanfaatan media sosial oleh Bidang Humas dan Kerjasama APHI pusat untuk penguatan persepsi dan edukasi publik. “Kami berharap tujuan utama pemanfaatan media sosial untuk mengkomunikasikan praktik terbaik pengelolaan hutan yang berkelanjutan dapat lebih maksimal sehingga publik bisa memahami pengelolaan hutan lestari di Indonesia,” ujar Trisia Megawati Anggota Bidang Humas dan Kerjasama.

“Pemanfaatan media sosial saat ini sudah menjadi kebutuhan. Era digital sudah tak terelakan lagi, oleh karena itu pemanfaatan media sosial merupakan pilihan tepat yang harus diambil dalam rangka penyebarluasan informasi ke publik,” tambah Trisia.

Menurut Trisia, strategi penguatan persepsi dan edukasi publik ini perlu dukungan semua pihak khususnya Komda dan para pelaku usaha di daerah sebagai ujung tombak fungsi komunikasi di lapangan. “Promosi dan publikasi pengelolaan hutan berkelanjutan perlu lebih dikuatkan lagi dan didukung oleh semua pihak termasuk para pelaku usaha di sektor kehutanan,” kata Trisia.
Tujuan sosialisasi dan pelatihan media sosial ini dalam rangka menyamakan persepsi sekaligus menyampaikan program kerja Pengurus Pusat APHI. (*)