Bisnis karbon telah menjelma menjadi bisnis yang sangat digandrungi saat ini dan disambut antusias bahkan diberikan karpet merah oleh seluruh pemangku kepentingan di seluruh Indonesia. Problemnya bisnis ini masih relatif baru dan masih banyak yang belum mengetahui secara jelas mengenai hal ini.

Melalui Perizinan Berusaha yang merupakan impelemntasi UU Cipta Kerja,  Pemerintah telah membuka peluang pemanfaatan nilai ekonomi  karbon ini pada areal konsesi saat ini. Ke depan ,  pemanfaatan hutan dibuka peluangnya untuk pemanfaatan  kayu, hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan kawasan dan jasa lingkungan . Bisnis karbon sebagai bagian dari jasa lingkungan menjadi salah satu peluang yang bisa dijajaki.

Mempertimbangkan peluang tersebut, APHI bekerjasama dengan GAIA menyelenggarakan webinar “Strategi Dan Aksi Mitigasi Sektor Kehutanan Untuk Pemenuhan Target NDC Dan Pemanfaatan Nilai Ekonomi Karbon pada Jumat (26/03). Webinar dihadiri oleh 166 peserta, dari Dewan Pengurus APHI, Dewan Pengawas, Badan Penasehat, Sekretariat APHI dan IUPHHK Anggota APHI.

Wakil Ketua Umum APHI Iman Santoso pada sambutan pembukaan menyatakan bahwa melalui webinar ini kita menyadari ada sesuatu yang penting yang bisa dimanfaatkan dan memahami cara pemanfaatannya.

“Kita perlu mengetahui strategi apa yang perlu kita perhatikan dalam menyusun aksi mitigasi sektor kehutanan untuk pemenuhan target NDC kita dan untuk memanfaatkan skema NEK atau Nilai Ekonomi Karbon” ujarnya.

Saat ini sudah dibuka akses untuk melakukan berbagai usaha pada areal konsesi di hutan produksi, melalui SK Menteri Kehutanan mengenai multi usaha.

“Kesempatannya sudah terbuka, saatnya kita mendorong para pengusaha hutan untuk berfikir dan berusaha secara landscape multi usaha, sepanjang landscape nya masih berbentuk hutan” imbuhnya. Iman menambahkan bahwa dalam hal ini, APHI sangat berkeinginan dapat memanfaatkan nilai ekonomi karbon ini melalui kebijakan yang ada.

Chief Executive Officer (CEO) PT Rimba Makmur Utama (PT RMU) Dharsono Hartono menyatakan awalnya adalah sebuah mimpi, bagaimana  mengkonservasi lahan gambut di Kalimantan atau di Sumatera untuk  menurunkan emisi dan menghasilkan karbon kredit dengan melibatkan dan mensejahterakan masyarakat serta memberikan income ke perusahan.

“Alhamdulillah, mimpi 13 tahun yang lalu itu sekarang telah menjadi kenyataan walaupun harus melalui proses yang panjang dan berliku” imbuhnya.

Memperhatikan kondisi areal proyek Katingan Mentaya ada yang untuk mencegah deforestasi, ada juga yang untuk reforestasi dimana areal PT. RMU 70% terdegradasi untuk direstorasi. Namun demikian, dalam penghitungan karbon-nya, yang dihitung dari upaya pencegahan deforestasi nya.

“Proyek kami terdaftar di pasar sukarela VCS yang merupakan project paling besar di dunia pada saat ini dari sektor lahan berdasarkan emisi yang bisa kita cegah” ungkapnya.

Areal project berlokasi di areal terdegradasi di Katingan dan Kotawaringin Timur dengan ancaman akan dijadikan konsesi kebun/HTI dan seringnya terjadi kebakaran hutan dan lahan. “Berdasarkan ancaman-ancaman tersebut, melalui pencegahan itu kami bisa memperoleh karbon kredit dan ini harus dibuktikan melalui verifikasi dokumen” ungkapnya.

Dalam konteks REDD, bukan hanya hutannya yang direstorasi, justru concern-nya bagaimana bisa melibatkan masyarakat secara inklusif dan bagaimana dapat bekerjasama dengan masyarakat untuk memberikan sustainability atau livelihood yang berkelanjutan.

Permasalahannya untuk merubah perilaku masyarakat tidaklah gampang. Ini yang perlu menjadi perhatian para pemilik konsesi IUPHHK jika akan terjun di bisnis karbon. “Bisnis ini gampang-gampang susah, bagaimana kita harus mampu merubah perilaku masyarakat untuk tidak melakukan penebangan pohon dan membuka lahan dengan cara membakar” ujarnya.

Penanganan karhutla dilakukan bersama masyarakat berbasis desa. Terdapat  hampir 1.500 anggota masyarakat yang terlibat dalam kerja sama.  Pada saat musim kemarau masyarakat ikut menjaga hutan dan memadamkan jika ada kebakaran,  serta merubah kebiasan masyarakat dengan tidak menggunakan api untuk penyiapan  lahan.

Perhitungan karbon ini menjadi penting, khususnya pada areal gambut karena stok karbonnya menjadi jauh lebih tinggi dibandingkan areal-areal di Brazil maupun di Kongo. Sehingga potensi penurunan emisi menjadi lebih tinggi. Namun, permasalahannya semua ini harus berdasarkan baseline. Dengan adanya moratorium izin di lahan gambut, maka areal gambut tidak ada baseline lagi karena seolah-olah tidak ada nilainya.  “Dalam konteks ini, kita harus mampu menunjukkan bahwa pengelolaan gambut tidak akan terdegradasi oleh masyarakat” ungkapnya.

Syaratnya awal adalah permanen, dalam hal ini minimal kegiatannya untuk 20 tahun penuh sehingga bisa dihitung berapa penurunan emisinya. Dan ini setiap tahun akan dilakukan audit. Prinsip kedua bisnis karbon adalah harus ada additionality dalam ini harus ada penambahan.

“Di konsesi HPH dan HTI additionality nya jelas, dengan membandingkan RKT yang diberikan dapat dijadikan baseline untuk menghitung karbonnya” ungkap nya.

Yang ketiga, prinsip leakage. Dimana leakage ini sangat penting untuk menjaga dan menghindarkan  masyarakat dari aktivitas  deforestasi. Jika dengan adanya kegiatan di PT. RMU masyarakat akan pindah dan melakukan deforestasi di tempat lain, maka tidak akan didapatkan kredit.

Yang ke empat harus bisa dibuktikan, artinya semua harus bisa dibuktikan secara transparan dan dokumentasi verifikasinya ada di publik. “Jadi bisnis ini transparan secara perhitungannya, juga auditnya” ungkap Dharsono.

Bisnis karbon ini sangat potensial, melalui upaya kita menjual karbon dan memperoleh devisa, tanpa melakukan impor bahan baku. Pasarnya ada, bahkan semakin banyak dalam beberapa tahun terakhir. “Bisnis karbon ini sebagai paradigma bisnis baru yang baik untuk kita lakukan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan” tutup Dharsono. (*)