Terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.62/2019 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) diharapkan dapat menjawab beberapa persoalan terkait dengan tidak aktifnya IUPHHK-HTI sekaligus dalam rangka penguatan industri. Demikian disampaikan Direktur Usaha Hutan Produksi Istanto pada Diskusi yang diselenggarakan di Jakarta pada hari Jumat (14/02).

Diskusi antara Dewan Pengurus APHI dan beberapa IUPHHK-HT dengan Direktorat Usaha Hutan Produksi, Ditjen PHPL Kementerian LHK dalam rangka mengidentifikasi persoalan pengelolaan hutan tanaman, khususnya terkait fungsi HPT pada areal IUPHHK-HTI yang tidak aktif dan permasalahan lainnya.

Istanto menyatakan bahwa kondisi saat ini HTI yang aktif sebagian besar berupa kelas HTI serat antara lain Pulp/Paper/Rayon, sedangkan yang tidak aktif dari HTI pertukangan. “Perlu digali permasalahan pokoknya dan dicari solusinya agar HTI pertukangan bisa aktif kembali” ujarnya.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi IUPHHK-HT adalah terkait keterbatasan finansial, konflik tenurial dan sosial serta permasalahan areal Hutan Produksi Terbatas (HPT) di HTI yang tidak dapat diusahakan.

“Dengan terbitnya P.62/2019 ini sudah tidak menjadi kendala, perusahaan diharapkan dapat melakukan kegiatan penanaman pada areal HPT ini agar tetap aktif” kata Istanto.

Permasalahan lain yang dihadapi HTI saat ini adalah terkait harga pasar yang rendah sementara HTInya tidak mempunyai keterkaitan hulu-hilir dengan industri. “Permasalahan ini cukup sulit penyelesaiannya karena terkait mekanisme alami pasar dan masih adanya aturan yang menghambat, perlu pembahasan lebih lanjut bersama pihak-pihak terkait” imbuhnya.

Perubahan tata ruang kadang membawa dampak negatif karena mengakibatkan adanya perubahan fungsi di HTI dari Hutan Produksi (HP) menjadi Areal Peruntukan Lain (APL). “Mengenai hal ini perlu segera diusulkan untuk dapat dirubah kembali menjadi HP di tingkat Provinsi terlebih dahulu” ujarnya.

Selain itu, mengenai permasalahan tata batas yang menjadi kendala kiranya perlu diskusi lebih jauh dengan Ditjen PKTL karena hal ini diluar kewenangan Ditjen PHPL. “Perlu dicek kembali apabila belum penetapan tata batas, pelaksanaannya hendaknya berpedoman sesuai dengan WA saja” ungkap Istanto.

Praktisi hutan tanaman dari PT. Wana Hijau Pesaguan, Fauzan Fikri menyambut baik dengan terbitnya P.62/2019 yang memungkinkan pengelolaan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di areal kerja hutan tanaman industri. “Selama ini areal HPT di hutan tanaman hanya dibiarkan saja sehingga memicu terjadinya perambahan” ujarnya.

Tidak semuanya areal HPT di hutan tanaman nantinya akan diupayakan untuk ditanami dengan menggunakan sistem silvikultur land clearing pada hutan tanaman. “Kami hanya akan mengupayakan penanaman jenis-jenis tanaman fast growing species dengan menggunakan sistem land clearing untuk areal HPT yang kelerengannya kurang dari 40 persen” kata Fauzan.

Lebih lanjut Fauzan menyatakan bahwa untuk areal HPT dengan kelerengan lebih dari 40 persen tidak akan diusahakan melainkan diperuntukkan areal konservasi atau HCVF. “Arealnya itu rawan erosi, dan tidak ekonomis untuk diusahakan, sehingga kami tidak akan menerapkan sistem land clearing namun tetap akan menanami dengan jenis-jenis tanaman asli hutan alam seperti Meranti” imbuhnya.

Kenyataan yang terjadi di lapangan saat ini areal HPT banyak berupa areal terbuka yang berkontur datar. “Oleh karena itu, melalui APHI kami terus mendorong upaya revisi kebijakan sehingga areal HPT di hutan tanaman ini dapat lebih produktif untuk meminimalisir perambahan sekaligus untuk meningkatkan pendapatan pemerintah melalui PNBP” sebut Fauzan.

Sementara itu, Ketua Bidang Hutan Tanaman APHI Soewarso mengatakan bahwa APHI akan selalu memperjuangkan kepentingkan anggota termasuk mengupayakan pertemuan dengan Direktur UHP ini adalah untuk mencari solusi atas HTI yang tidak aktif. “Pertemuan ini cukup konstruktif dan efektif sehingga tidak perlu memanggil satu persatu IUPHHK-HT yang tidak aktif” sebut Soewarso.

Soewarso juga mengamini pernyataan Direktur UHP yang menyebutkan bahwa dengan terbitnya P.62/2019 merupakan salah satu jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi IUPHHK-HTI. “Harapannya dengan adanya PermenLHK tersebut, HTI yang saat ini idle dapat aktif kembali” ujarnya.

Selain melakukan penanaman pada areal HPT, IUPHHK-HTI juga diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan kesanggupan dalam melanjutkan usaha. Kedepan, diharapkan semua HTI dapat aktif kembali. (*)