Indonesia dan Uni Eropa pada15 November 2016 lalu sepakat untuk melakukan perjanjian Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) yang merupakan Voluntary Partnership Agreement (VPA).  Komitmen ini  membuat Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang mencapai tonggak penting dalam upaya global memberantas pembalakan liar serta perdagangan kayu illegal.  Pergerakan ekspor Indonesia ke Uni Eropa meningkat setelah pemberlakuan lisensi FLEGT tersebut.

Dengan hasil yang positif ini, muncul keinginan untuk memperluas keberterimaan SVLK di negara-negara non-Uni Eropa.  Salah satunya hasil studi Ketua Sebijak Institut UGM Prof.Dr.Ahmad Maryudi yang bertema “Menakar pengakuan dunia: Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Indonesia” di pasar Non-Uni Eropa.  Hasil studi ini dibahas oleh Tjipta Purwita Sekretaris Forum Komunikasi Masyarakat Perhutanan Indonesia (FKMPI) sekaligus ketua Bidang Organisasi & Keuangan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Rudy T Luwia Direktur PT Philnesia International yang juga mewakili ASMINDO dengan moderator Trisia Megawati dari Bidang Humas & Kerjasama APHI.  Webinar ini diselenggarakan oleh Sebijak Institut bekerjasama dengan Multi-stakeholder Forestry Programme Phase-4 (MFP4)

Fokus studi ini adalah menganalisis potensi pengakuan SVLK di negara-negara non-UE. Negara yang dipilih dalam penelitian ini adalah China, Amerika Serikat (AS), Jepang, Republik Korea, dan Vietnam

Prof. Maryudi dalam pemaparannya menyebutkan bahwa SVLK tidak hanya berguna untuk memberantas illegal logging, tetapi juga meningkatkan domestic governance dan meningkatkan reputasi ekspor kayu Indonesia. Ia juga membahas mengenai kebijakan, kondisi lingkungan dan industri, serta gambaran ekspor dan impor dari 5 negara yang menjadi objek studi. “potensi rekognisi V-Legal di negara-negara tersebut masih terbuka lebar,” jelas Prof Maryudi.   Secara umum, ia juga memaparkan SVLK Indonesia punya peluang besar untuk direkognisi di negara objek studi, dengan pengecualian Vietnam yang memang merupakan kompetitor langsung dari Indonesia dalam hal industri perkayuan global.

Tjipta Purwita  membahas mengenai kinerja industri kehutanan 2020 yang secara umum turun sekitar 4,9% dibanding tahun 2019, tetapi di AS dan Tiongkok justru naik. “Dengan tuntutan Green Products, tren kebijakan, dan adanya hambatan di negara kompetitor, maka peluang promosi SVLK masih terbuka lebar,” jelas Tjipta.  Ia juga menambahkan, sudah ada berbagai upaya peningkatan kinerja di industry baik di hulu maupun di hilir diantaranya penguatan SVLK, market intelligence, penerapan kebijakan multiusaha kehutanan, pemanfaatan Indonesia Timber Exchange termasuk studi banding dan kunjungan dagang.

Rudy menjelaskan dengan rinci kondisi dan peluang industri perkayuan dari perspektif produsen furnitur. Dengan adanya banyak keunggulan dari negara lain seperti Tiongkok dan Vietnam, Indonesia semestinya dapat unggul dalam pasar furnitur global. Akan tetapi, berbagai hambatan dari segi bahan baku, sumber daya manusia (SDM), teknologi, dan inovasi memang perlu diatasi.  “optimalisasi kebijakan sangat perlu dilakukan untuk memperkuat industri furnitur dalam negeri, khususnya untuk produsen skala kecil-menengah (UMKM) yang bergantung pada bahan baku lokal yang tidak ada di negara lain,” imbuhnya.

Dengan banyaknya “pekerjaan rumah” dalam rekognisi SVLK di negara-negara non Uni Eropa maka kajian ini diharapkan dapat memberi solusi untuk perluasan penetrasi pasar industri kehutanan Indonesia . Dengan upaya bertahap yang sinergis, kolaboratif, dan terarah, diharapkan sumber daya dan teknologi yang dimiliki Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat industri kehutanan Indonesia berkiprah di pasar global. (*)