Indonesia mengundang semua pihak, termasuk komunitas Internasional untuk mendukung tercapainya Indonesia’s FoLU Net Sink 2030.  Pasalnya, pencapaian komitmen tersebut akan berdampak besar pada upaya global untuk mengendalikan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer yang menyebabkan bencana perubahan iklim global. Dalam kesempatan itu, 13 negara hadir dalam forum diskusi terkait Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.

“Keterlibatan masyarakat di dalam dan sekitar hutan, pelaku usaha, dan juga kemitraan akan mendukung tercapainya Indonesia’s FoLU Net Sink,” kata Ketua Delegasi Republik Indonesia Agus Justianto saat sesi diskusi pada pertemuan tahunan UNFF (United Nation Forum on Forest) ke-17 tahun 2022, di New York, Senin 9 Mei 2022.

Indonesia’s FoLU Net Sink menargetkan penyerapan emisi GRK dari sektor hutan dan penggunaan lahan (Forestry and other Land Use/FoLU) sudah lebih tinggi dibandingkan emisinya pada tahun 2030.

Tercapainya Indonesia FoLU Net Sink 2030, bersama dengan penurunan emisi GRK di sektor lain seperti transportasi, industri, energi, dan pertanian, akan mewujudkan target untuk mencapai Carbon Net Sink pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Indonesia’s FoLu Net Sink menjadi bagian dari dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) dan Long Term Strategies for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR) yang dirancang Indonesia sebagai kontribusi mencapai tujuan Paris Agreement yaitu menahan kenaikan temperatur global.

Akan ada sejumlah aksi utama untuk mencapai Indonesia’s Net Sink FoLU yaitu kegiatan pengurangan laju deforestasi dan degradasi hutan atau REDD+, pembangunan hutan tanaman industri, pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan lahan gambut termasuk mangrove, dan peningkatan peran konservasi keanekaragaman hayati.

Untuk menjalankan aksi tersebut dibutuhkan investasi sebesar 14,57 miliar dolar AS atau sekitar Rp204 triliun.

Plt Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK, Ruandha Agung Sugardiman menjelaskan, pembiayaan untuk mencapai Indonesia’s FoLu Net Sink bisa berasal dari berbagai sumber konvensional seperti APBN, APBD, atau investasi swasta.

“Pendanaan juga bisa berasal dari pasar karbon dalam negeri maupun internasional serta pembayaran berbasis kinerja REDD+,” kata Ruandha.

Dia mengungkapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya telah menerbitkan Rencana Operasional Indonesia’S FoLU Net Sink 2030 yang memandu secara rinci langkah-langkah untuk mencapai komitmen tersebut.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Indroyono Soesilo mengatakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) siap mendukung tercapainya Indonesia’s FoLU Net Sink.

Berdasarkan perhitungan, dari kebutuhan sebesar 14,5 miliar dolar untuk mencapai FoLU Net Sink, sebesar 55% atau sekitar 8 miliar dolar harus dimobilisasi dari sektor swasta. Menurut Indroyono, pelaku usaha bisa memanfaatkan pendanaan investasi dari pemanfaatan nilai ekonomi karbon untuk mendukung kegiatan aksi mitigasi dalam pengelolaan  hutan yang sesuai dengan Rencana Operasi Indonesia’s FoLU Net Sink.

Indroyono mengatakan saat ini sejumlah aksi pengelolaan hutan yang sudah dilakukan sesuai dengan Rencana Operasi Indonesia’s FoLU Net Sink, misalnya perbaikan pengelolaan gambut dan pengembangan hutan tanaman.

“Contoh lain adalah implementasi teknik reduce impact logging (RIL) yang bisa menekan emisi GRK hingga 50% dibandingkan pratik biasa pada pemanfaatan kayu dari hutan alam,” katanya.

Inter Regional Adviser UNFF Secretariat, Peter Gondo mengatakan untuk mencegah deforestasi pendekatan lanskap harus dilakukan. Peter juga menyatakan pentingnya memberi insentif pada praktik-praktik produksi yang tidak menyebabkan deforestasi.

Hal ini juga selaras dengan telah disepakatinya artikel 6 dalam kesepakatan pengendalian perubahan iklim global, Paris Agreement. Artikel 6 Paris Agreement mengatur Pendekatan Kooperatif (Cooperative Approaches), tentang penggunaan mekanisme pasar karbon dan non-pasar karbon untuk pencapaian NDC.

Sementara itu Director US Forest Services International Programs, Valdis E Mezainis dan Senior Natural Resources Management Specialist World Bank, Andre Aquino mengatakan hal senada yaitu siap melanjutkan kemitraan yang setara untuk mendukung tercapainya Indonesia’ Net Sink FoLU.

Andre mengungkapkan salah satu dukungan dari World bank adalah pembayaran berbasis kinerja REDD+ dalam kerangka Forest Carbon Partnership Facilities-Carbon Fund (FCPF-CF) di Kalimantan Timur. Pada program tersebut World Bank akan membayar sebsar 110 juta dolar untuk penurunan emisi GRK dari kegiatan REDD+ sebesar 22 juta setara CO2.

Kepala Divisi Lingkungan Sekretariat ASEAN, Vong Sok mengatakan pihaknya terus memfasilitasi agar kerja sama di antara negara-negara ASEAN dalam perlindungan hutan terus diperkuat mengingat pentingnya peran hutan Asia Tenggara secara global. ***