Dewan Pengurus Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) melakukan pertemuan audiensi dengan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam rangka membahas harga feedstock untuk woodchip dan harga fit in tariff PLTBm dilaksanakan pada hari Senin (14/12).

Wakil Ketua Umum APHI, Iman Santoso menyatakan bahwa pada saat ini harga feedstock biomass kayu untuk tujuan pembangkit listrik masih rendah, dengan hitungan 85% dari harga batubara.

“Harga ini hanya sesuai untuk pembelian limbah, sedangkan untuk biomass dari pengusahaan hutan tentu saja tidak layak karena memerlukan biaya investasi dan pemeliharaan” ujarnya.

Iman menambahkan, disisi lain, diperlukan juga penyesuaian harga pembelian listrik (FIT) oleh PLN dari PLTBm yang layak secara bisnis. APHI menilai bahwa pengembangan woodpellet untuk mendukung program cofiiring PLTU Batubara akan sulit, karena harga beli dalam negeri yang terlalu rendah sedangkan biaya produksi yang tinggi.

Selanjutnya, APHI mengajukan harga usulan feedstock untuk woodchip sebesar Rp. 666.000 – 995.000 per ton dengan variabel lokasi dan jarak angkut.

“Terkait feed in tariff/FIT, APHI mengusulkan biaya pembelian listrik per kWh oleh PLN setidaknya sebesar Rp. 2.200,- untuk wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat, sedangkan diluar wilayah-wilayah tersebut sebesar Rp. 1.850,-“ sebut Iman .

Dalam kesempatan itu, Dirjen EBTKE, Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana menyambut baik usulan yang disampaikan oleh APHI dan mengharapkan dukungan dan partisipasi anggota APHI dalam mendukung pencapaian target bauran energi tersebut.

“Kami akan membantu memfasilitasi harga feedstock untuk woodchip agar layak secara bisnis , yang dipasok secara berkelanjutan dari Hutan Tanaman Energi ” ujarnya.

Selanjutnya Kementerian ESDM mengharapkan agar APHI dapat menyajikan data kesiapan potensi dukungan bahan baku biomass dari anggota APHI untuk 52 PLTU yang akan di-cofiring, meliputi luas, perkiraan volume dan lokasi.

Upaya pencapaian target EBT 23% dalam bauran energi nasional pada 2025 sebagaimana yang diamanatkan PP.79/2014 memang tidaklah mudah, dimana sampai tahun lalu baru mencapai sekitar 12%. Namun melalui kerja keras semua pihak, didukung komitmen yang kuat dari pemerintah dengan kebijakan yang kondusif serta partisipasi dari pihak swasta yang akan memasok bahan baku, niscaya pencapaian target tersebut akan dapat terealisasi. Semoga. (*)