Untuk mengangkat industri kehutanan Indonesia menjadi pemain kelas dunia, diperlukan upaya perbaikan tata kelola usaha kehutanan yang berkelanjutan, mendorong kepatuhan pemegang izin terhadap pemenuhan kewajibannya serta penguatan sinergi satuan pengamanan hutan dengan penegak hukum untuk  pemberantasan kegiatan illegal  di areal konsesi. Demikian benang merah hasil diskusi Dewan Pengurus Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dengan Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rasio Ridho Sani, yang diselenggarakan secara virtual pada  Selasa (16/02).

Ketua Umum APHI, Indroyono Soesilo menyampaikan, walaupun dalam kondisi tertekan akibat pandemi Covid-19, nilai ekspor sektor kehutanan pada tahun 2020 yang masih dapat dipertahankan pada kisaran USD 11 miliar, sedikit menurun sebesar 4,7%. dibandingkan tahun 2019.

“Kontribusi kinerja ini tentunya berkat dukungan bahan baku sektor hulu dari perusahaan konsesi anggota APHI” ujar nya.

Menurut Indroyono, kinerja sektor hulu kehutanan, baik di hutan alam maupun hutan tanaman masih dapat ditingkatkan ke depan, dengan meminimalkan  stigma negatif yang masih melekat di sektor usaha kehutanan saat ini.

“Perlu kerjasama untuk menghilangkan  stigmatisasi illegal logging, stigmatisasi karhutla, stigmatisasi deforestasi, stigmatisasi konversi hutan, dan ekonomi biaya tinggi dalam kegiatan operasional di lapangan” kata Indroyono.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani menyambut baik pertemuan dengan APHI, untuk bersama-sama mendorong perbaikan tata kelola perusahaan anggota APHI.

“Dunia usaha kehutanan harus terus melangkah menuju perbaikan tata kelola yang berkelanjutan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kontribusi bagi perekonomian negara” ungkap Rasio Sani yang akrab dipanggil Roy.

Dirjen Gakkum menilai Satuan Pengamanan Hutan (SPH) yang dimiliki oleh IUPHHK anggota APHI yang jumlahnya mencapai 500-an perusahaan merupakan sumber daya potensial dalam membantu menyelesaikan persoalan terkait stigma negatif dan pengamanan atas pelanggaran kawasan.

“Terkait gagasan kerjasama SPH yang dimiliki oleh Perusahaan dengan Gakkum, kami menyambut baik, khususnya terkait inspeksi dan pengawasan dalam pengamanan hutan ” ujarnya.

Dirjen Gakkum juga mengharapkan peran aktif APHI untuk mendorong kepatuhan  anggota, antara lain dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. “Kedepan, setiap kali ada surat teguran dari Tim Gakkum terkait adanya karhutla di kawasan konsesi akan ditembuskan juga ke APHI, untuk membantu mengingatkan  anggotanya” sebut Rasio.

Kunci pendekatannya,  menurut Rasio, adanya pelanggaran dan kejahatan di sektor lingkungan hidup dan kehutanan yang disebabkan oleh ketidaktahuan, maka perlu ditangani dengan penyadartahuan. Sedangkan adanya peluang untuk tindak kejahatan,   perlu ditangani dengan pengawasan yang ketat,  dan untuk  kejahatan dengan pendekatan  penegakan hukum.

“Dengan penerapan tata kelola hutan yang baik dan kepatuhan terhadap perundangan, industri kehutanan Indonesia diyakini akan  menjadi industri kelas dunia ” tutup Rasio Sani. (*)