Diskusi tentang pengelolaan gambut diselenggarakan oleh Badan Litbang dan Inovasi Kementerian LHK dan the International Tropical Peatland Center (ITPC) di Palangka Raya, Kalimantan Tengah pada hari Selasa-Rabu (19-20/11). Diskusi ini merupakan FGD lanjutan dengan tema yang sama yang diselenggarakan di Jakarta pada hari Senin (18/11).

Pada kesempatan tersebut, salah satu narasumber dari Wakil Ketua Umum APHI, Iman Santoso menyampaikan informasi berbagai praktek terbaik pengelolaan dan restorasi lahan gambut pada unit-unit kerja IUPHHK-HT (HTI), antara lain yang terkait dengan survey dan pemetaan wilayah gambut, kedalaman gambut, topografi, dan tinggi muka air tanah; kolaborasi dengan masyarakat dalam pencegahan kebakaran, dan penelitian emisi serta kajian lingkungan lainnya.

Wakil Ketua Umum APHI mengapresiasi Kementerian LHK yang telah menerbitkan Peraturan Menteri No. P.10/2019 yang memungkinkan HTI di gambut tetap dapat melanjutkan operasinya kecuali di kubah gambut (peat dome); dan untuk itu diusulkan agar dilakukan pengkajian metoda dan teknik tepat guna dan scientifically justified, agar pemetaan peat dome dapat dipercepat dan efisien dari sisi waktu dan pembiayaan.

Atas kinerja dan capaian yang disampaikan APHI, Direktorat Jenderal PPKL Kementerian LHK menyatakan apresiasinya terutama dalam menekan laju kebakaran dan kerusakan di lahan gambut.

Diharapkan seluruh capaian pengelolaan gambut baik yang dilakukan oleh sektor swasta, masyarakat dan pemerintah dapat dipublikasikan dalam berbagai bentuk publikasi internasional yang berakreditasi. “Ini penting untuk menunjukkan keseriusan Indonesia dalam melindungi dan memanfaatkan ekosistem gambut secara bijaksana” kata Iman.

APHI berkomitmen untuk bekerja sama dengan berbagai pihak dalam melaksanankan penelitian, bertukar pengalaman, serta bertukar data dan informasi untuk kebaikan bersama, dengan semangat menjaga keberlangsungan usaha. “Untuk itu diharapkan kerjasama ini dapat dilakukan berdasarkan non-disclosure agreement, dimana setiap publikasi yang akan dilakukan oleh suatu pihak perlu mendapat kesepakatan oleh pihak lain yang bekerjasama” pungkas Iman.(*)