Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) berencana akan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Demikian disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo pada pidato penutupan Lokakarya Optimalisasi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan serta Kabut Asap di kantor BNPB, Jakarta pada hari Selasa (08/10).
Doni mengutip arahan Bapak Presiden bahwa Pencegahan Karhutla harus lebih diutamakan kedepan. “Untuk itu kami akan membentuk Pokja dengan metoda pentahelix yang beranggotakan para pihak, pemerintah, masyarakat, swasta (Asosiasi), akademisi dan media agar dapat bekerja lebih efektif” ujar Doni.
Pada kesempatan yang sama, penasehat Kemenko Perekonomian Lin Che Wei menyampaikan data, fakta dan realita Karhutla yang sekaligus menepis tudingan berbagai pihak, termasuk kalangan media yang menduga Karhutla yang terjadi di sebagian wilayah Indonesia disebabkan karena upaya membuka lahan perkebunan kelapa sawit.
Menurut Lin Che Wei, saat ini pemerintah menerapkan disinsentif bagi perusahaan yang terbukti membakar lahan berupa penyegelan, denda, pidana, evaluasi perpanjangan izin sampai potensi pencabutan izin. Namun faktanya, sebagian besar pembakaran lahan yang terjadi dilakukan di luar konsesi perusahaan yang dilakukan oleh oknum masyarakat untuk keperluan perladangan berpindah (shifting cultivation).
Pertumbuhan luas lahan kelapa sawit tren-nya terus menurun, sejalan dengan penurunan harga CPO dan penjualan benih kelapa sawit yang terus menerus merosot. “Saat ini harga sawit cukup memprihatinkan dengan harga di bawah Rp 500 per-kilogramnya” ujar Lin.
Oleh karena itu, lanjut Lin saat ini terjadi keengganan para petani sawit untuk meningkatkan kualitas tanamananya melalui pemupukan dll. “Bagaimana mau menambah luasan tanaman, yang sudah ada saja enggan dipelihara,” ungkap Lin.
Sementara itu Direktur Triputra Group, Sutedjo Halim menyatakan bahwa Karhutla tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan juga terjadi di berbagi negara di dunia. Di Indonesia, dibandingkan karhutla tahun 2015 terjadi penurunan luas areal terbakar sebesar 87,41%. Dan dari luas yang terbakar 328.724 hektare, sebagian besar berada di lahan mineral 329.161 (72,8%) sedangkan yang di areal gambut 89.563 hektare (27,2%).
Turunnya luas areal terbakar ini sangat dipengaruhi oleh anomali suhu muka laut di Samudera Pasifik (Enso) dan di Samudera Hindia (Dipole Mode). “Kondisi ini yang menyebabkan perbedaan kondisi musim kemarau setiap tahunnya” ujar Sutedjo.
Berdasarkan data statistik menunjukkan adanya tren iklim yang sama yang akan terjadi setiap 5 tahun sekali. “Dengan demikian, perlu diwaspadai akan terjadi strong el-nino kembali pada tahun 2020” papar Sutedjo.
Sutedjo menegaskan bahwa kita harus fokus pada pencegahan daripada penanggulangan berbasis klaster. “Jadi upaya ini melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Korporasi pemilik Konsesi dan Masyarakat dalam sebuah klaster” ungkap Sutedjo.
Perlu ditetapkan regulasi dan pembagian tugasnya secara jelas agar lebih efektif dan adil. “Perusahaan bertanggungjawab melakukan pemberdayaan desa yang berada di sekitar lokasi perusahaan, sedangkan Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan pemadaman api jika terjadi Karhutla di wilayah open akses” kata Sutedjo.
Selanjutnya perlu dibentuk Tim Kerja dan ditetapkan co-leader, penetapan lokasi dan luasan, pembagian hak dan tanggungjawab anggota, dan bersama-sama melakukan sosialisasi ke desa, pemantauan, patroli, pelatihan dan pemadaman dini. “Apabila hal ini dapat berjalan, saya yakin tidak akan ada lagi Karhutla dan asap di Indonesia” katanya.
Sementara itu, Staf Ahli Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, yang juga merupakan adviser BNPB Peter F Gontha mendukung pernyataan Sutedjo bahwa karhutla tidak hanya terjadi di Indonesia, juga terjadi di beberapa negara di dunia. “Namun hal ini tidak bisa dijadikan “excuse” karena Karhutla di Indonesia sudah menjadi perhatian dunia disebabkan Indonesia memiliki kesulitan tersendiri karena lahan yang terbakar adalah lahan gambut” ujar Peter.
Lebih lanjut Peter mengatakan bahwa jika Indonesia mampu mengelola lahan gambut dan melakukan pemanfaatan lingkungan hidup dengan baik, Indonesia mampu menjadi “superpower”, mengingat Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya.
Dengan kawasan hutan seluas 120 juta ha maka Indonesia akan menghasilkan 45 miliar ton Verified Carbon Units (VCU) per tahun. “Artinya 90% emisi dunia akan diserap Indonesia, dan diganti oksigen yang akan dikirim ke negara-negara pengemisi” ungkap Peter.
“Melalui VCU itulah kita bisa jadi negara superpower dunia tanpa senjata dan menjadi salah satu bargaining negara yang kuat kita pada berbagai diplomasi dunia” tutup Peter F. Gontha mantap. (*)
