Sebagai salah satu negara yang memiliki hutan di lahan gambut dan juga hutan mangrove yang cukup luas, Indonesia bersama Srilangka dan sekretariat UNEP berkontribusi positif menjelang akhir sidang Forum Kehutanan PBB (United Nations Forum on Forest/UNFF) dengan menyelenggarakan diskusi side event tentang pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove pada hari Jumat (10/05) di New York, Amerika Serikat.

Side event yang mengambil tema “Collaborative Actions Towards Sustainable Management of Peatlands and Mangrove Ecosystems” dengan moderator Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Efransyah, telah menarik minat delegasi dari negara lain. Adapun panelis pada side event dimaksud terdiri dari Sekretariat UNEP, Direktur Intergovernmental Affairs Jamil Ahmad; Additional Secretary dari the Ministry of Tourism Development, Wildlife and Christian Religious Affairs Dayawan Ratnayake; Kabadan Litbanghut dan Inovasi, Kementerian LHK Agus Justianto ; Dirjen PDASHL, Kementerian LHK Putera Parthama; Forest Affairs Officer UNFF Secretariat Barbara Tavora-Jainchill, dan Wakil Ketua Umum APHI Iman Santoso.

Dalam pembukaan side event tersebut, Kepala Badan Litbang dan Inovasi, Kementerian LHK Agus Justianto, selaku Ketua DELRI, menekankan pentingnya membangun kolaborasi yang kuat dan memanfaatkan sinergi di antara para pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lahan gambut dan hutan mangrove secara berkelanjutan.

“Karena kedua ekosistem ini memegang peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati, mengurangi emisi gas rumah kaca, menyediakan mata pencaharian sosial-ekonomi bagi masyarakat sekitar, dan melindungi daratan dari bencana alam,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, UNFF adalah forum tahunan PBB yang membahas masalah hutan dan kehutanan dalam konteks sosial dan ekonomi. Agus juga berharap, peran UNFF ke depan dapat lebih mendorong restorasi lahan gambut dan mangrove di Indonesia.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum APHI Iman Santoso menyampaikan Praktik Terbaik Pengelolaan Gambut & Mangrove di Indonesia. Menurut Iman hal pokok yang menjadi perhatian pada pengelolaan lahan gambut di hutan tanaman adalah bagaimana mengelola ketinggian air untuk menjaga kelembaban tanah yang optimal. “Kami mengupayakan areal gambut tetap terjaga kelembabannya namun tidak sampai berlebih karena akan mengganggu pertumbuhan bahkan mematikan tanaman pokoknya” ujar Iman.

Lebih lanjut Iman menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan oleh unit management seperti perbaikan pengelolaan lahan & air, memperbaiki infrastruktur, mengembangkan alternatif spesies, membuat zonasi lahan & program perlindungan berbasis masyarakat serta sistem peringatan dini kebakaran. “Tujuannya adalah untuk dapat mengontrol subsidensi, mengoptimalkan pertumbuhan pohon, mengontrol emisi gas rumah kaca dan menghindari kebakaran hutan dan lahan gambut” sebut Iman.

Menurut Iman pengelolaan hutan mangrove yang berkelanjutan dapat dilihat pada 3 areal konsesi, sekitar 120.000 ha di Papua Barat dan Kalimantan Barat dengan menggabungkan program penebangan dan pemberdayaan masyarakat. “Konsesi hutan mangrove terbukti dapat dikelola secara lestari dan dapat membantu mensejahterakan masyarakat sekitar kawasan mangrove/pantai” kata Iman.

Kementerian LHK telah mamasukkan hutan mangrove yang rusak sebagai bagian dari program rehabilitasi dalam Rencana Strategis Menteri tahun 2015 – 2019. “Rehabilitasi hutan mangrove sebagai bagian dari ekosistem pesisir dan laut ini memainkan peran penting dari proses mitigasi Nationally Determined Indonesia (NDC) untuk mengurangi emisi dalam konteks perubahan iklim, namun perlu koordinasi lintas kementerian/lembaga” tutup Iman.(*)