Peranan hutan yang multidimensi sebagai penjaga fungsi produksi, ekologi dan sosial, menuntut pengelolaan dan pemanfaatan secara seimbang dan berkelanjutan (lestari). Untuk dapat mewujudkan kelestarian ketiga fungsi produksi, ekologi dan sosial tersebut, sistem pengelolaan hutan harus memperhatikan karakteristik lanskap hutan secara menyeluruh.

Berbasis multiusaha kehutanan, maka pengelolaan kehutanan ke depan harus dikelola dengan pendekatan lanskap ekosistem hutan, yang  bertujuan untuk dapat menyeimbangkan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi pada satu wilayah kelola dengan mendorong kolaborasi berbagai pemangku kepentingan.

Multiusaha kehutanan ini sebetulnya bukan hal yang baru, dan sudah digagas sejak lama untuk  mendukung 5 pilar kehutanan. Namun demikian pelaksanaanya masih terkendala dan belum sesuai harapan.

“Terbitnya UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan momen penting untuk mewujudkan model multiusaha kehutanan. UU ini dan peraturan turunannya sebagaimana diatur dalam PP No. 23/2021 dalam rangka memudahkan proses perizinan dalam kegiatan berusaha, menyederhanakan birokrasi, dan meminimalkan ego sektoral, sehingga dapat menarik investasi dan membuka lapangan kerja” demikian disampaikan Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono pada webinar “Konsolidasi Konfigurasi Bisnis Baru Kehutanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan” dalam rangkaian pembukaan Raker APHI 2021 yang diselenggarakan secara virtual pada Rabu (27/10).

Sekjen KLHK menegaskan bahwa pemanfaatan hutan tidak hanya mencakup pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu. Lebih jauh, terdapat kegiatan lain yaitu pemanfaatan kawasan melalui agroforestry yang menjangkau masyarakat di tingkat tapak. Kemudian, pemanfaatan jasa lingkungan misalnya jasa wisata serta penyimpanan dan penyerapan karbon.

“Selain multiusaha kehutanan, dalam UU Cipta Kerja juga diamanatkan terciptanya iklim investasi, lapangan kerja, perhutanan sosial, produksi dan ekspor. KLHK juga sudah merancang bersama K/L terkait, bagaimana sinergitas dan keterpaduan lintas sektor dapat terbangun, tidak bisa bergerak sendiri” ujar Bambang.

Sementara itu, anggota Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang juga Direktur Eksekutif Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA), Tri Mumpuni menyoroti soal energi listrik yang perannya sangat penting bagi kehidupan dan perekonomian.

Electricity is the backbone of the economic, jadi listrik ini perannya amat vital. Misalnya di daerah ada cabe yang bagus, tapi jarak ke kota jauh, maka perlu pengeringan dengan listrik agar tidak rusak” ujarnya.

Menurut Tri Mumpuni, tata kelola hasil hutan saat ini masih belum berjalan dengan baik. Interfensi teknologi menjadi penting dalam penenganan produk di daerah. Misalnya dengan perajangan yang seragam untuk produk tertentu.

“Solusi atas semua hal ini adalah pembenahan system, sejauh apapun usaha di luar system, tidak akan sebaik jika system yang diperbaiki,” ungkapnya.

Tri Mumpuni menegaskan bahwa selain pembangunan logika, maka penting untuk membangun kesehatan “spiritual” dalam system. “Pemanfaatan local recources menjadi penting, misalnya listrik mandiri di desa. Tapi untuk membereskan semuanya, kiranya perlu pembenahan orangnya dulu,” kata dia.

Sementara itu Presiden Komisaris Standard Chartered Bank Indonesia, Rino Donosepoetro menyatakan pelaku usaha kehutanan dapat memanfaatkan pembiayaan komersial dari perbankan dalam kerangka pengendalian perubahan iklim untuk menjalankan usahanya.

“Secara global, untuk periode tahun 2015-2019 pembiayaan sektor swasta terkait perubahan iklim mencapai US$ 13,3 miliar,” ungkapnya.

Dari dana tersebut, 67% berasal dari institusi keuangan seperti perbankan. Menurutnya, dana tersebut, hanya 2% dari total aset perbankan komersial.

Menurut Rino yang juga menjabat sebagai Vice Chairman ASEAN Standard Chartered Bank, sektor kehutanan secara umum masih tertinggal dalam pemanfaatan pembiayaan terkait pengendalian perubahan iklim yang bersuber dari penerbitan surat utang (bond).

“Penerapan multiusaha kehutanan ini akan membuat sektor kehutanan semakin menarik bagi perbankan, ditambah adanya komitmen Net Zero Sink akan menjadi pendorong bagi perbankan untuk melakukan pembiayaan,” imbuh Rino Donosepoetro yang akrab disapa Donny.

Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, SIlverius Oscar Unggul mengapresiasi webinar yang diselenggarakan APHI dan KADIN Indonesia akan berupaya untuk dapat memfasilitasi dalam mengakomodir penerapan multiusaha kehutanan.

“Platform Ketua umum Kadin, Pak Rasyid cukup jelas yaitu “inklusif dan kolaboratif” sehingga multi usaha kehutanan ini menjadi pilar utama yang akan didorong pelaksanaanya” ujarnya.

Mendukung pernyataan Sekjen LHK, Silverius Oscar menggaris bawahi pentingnya kebersamaan lintas departemen untuk mencapai tujuan, seperti yang juga dilakukan di KADIN dalam Indonesia incorporated.

“Organisasi KADIN saat ini mirroring dengan Pemerintah dan KADIN akan berkolaborasi penuh dengan Kementan dan juga KLHK untuk dapat mengatasi permasalahan dan mewujudkan iklim usaha yang kondusif” ungkapnya.

Silverius Oscar juga menekankan pentingnya mendorong kedaulatan kesehatan. “Belajar dari kasus covid, bahan baku obat yang diekspor perlu dipetakan di kawasan hutan, termasuk bahan baku garmen” ujar Oscar.

Diungkapkannya, bahwa garmen dan semua turunannya, merupakan industri yang menciptakan peluang kerja yang cukup besar, namun separuh bahan bakunya impor.

“Sebelum pandemi tidak ada masalah, bahan baku garmen yang sebelumnya mudah didapat dari China, namun saat ini China menahan bahan bakunya untuk keamanan industri dalam negerinya” ungkapnya.

KADIN akan terus mengupayakan solusi bersama sehingga dapat mengamankan bahan baku pabrik dengan berkoordinasi dengan Komtap dan Wakomtap LHK, agar cita-cita Indonesia Incorporated dapat terwujud. (*)