Pemerintah melakukan langkah koreksi tata kelola pemanfaatan hutan. Izin kini tak lagi ekslusif hanya diberikan pada korporasi besar, namun kelompok masyarakat ikut mendapatkan akses legal mengelola hutan secara lestari, salah satunya melalui Perhutanan Sosial.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, mengajak seluruh kalangan dunia usaha ikut membantu masyarakat untuk mendapatkan hasil maksimal dari lima skema Perhutanan Sosial yang diberikan pemerintah.

”Mari kita bantu dan tolong bisnis hutan masyarakat dalam hutan sosial agar kapasitas manajemen-nya meningkat menjadi sekelas manajemen dunia usaha,” kata Menteri Siti Nurbaya saat membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (Raker APHI), di Jakarta (13/11/2018).

KLHK kata Menteri Siti Nurbaya, akan terus melakukan pendampingan bagi penerima Perhutanan Sosial. Selain itu pemerintah juga memberikan bantuan kredit agar usaha rakyat dari sektor kehutanan ini dapat berkembang dengan baik.

”Hutan rakyat didorong berjalan dengan manajemen korporat, untuk pengembangan ekonomi domestik dan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di tengah-tengah rakyat, sebagaimana harapan Bapak Presiden Jokowi,” kata Menteri Siti Nurbaya.

Per tanggal 12 November 2018, realisasi Perhutanan Sosial telah mencapai 2,173 juta ha, yang dialokasikan bagi 497.925 KK.
Pemerintah telah mengeluarkan berbagai instrumen ekonomi lingkungan melalui PP 46 tahun 2017, juga instrumen penyelesaian konflik tenurial dengan Peraturan Presiden nomor 88 tahun 2017 tentang PPTKH.

”Instrumen perhutanan sosial khususnya Hutan Tanaman Rakyat yang telah tercatat tidak kurang dari 320 ribu ha, dan Hutan Desa seluas 1,1 juta ha. Juga Hutan Kemitraan seluas 176 ribu ha, melalui hutan sosial, akan dapat berkolaborasi dengan baik bersama dunia usaha,” ungkap Menteri Siti Nurbaya.

Sebagaimana diketahui, Perhutanan Sosial memiliki lima skema. Pertama, Skema Hutan Desa (HD) hutan negara yang hak pengelolaannya diberikan kepada lembaga desa untuk kesejahteraan desa.

Kedua, Hutan Kemasyarakatan (HKm), yaitu hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.

Ketiga, Hutan Tanaman Rakyat (HTR/IPHPS), adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalm rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.

Keempat, Hutan Adat (HA), dimana hutan ini adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hutan adat.

Skema terakhir adalah Kemitraan Kehutanan, dimana adanya kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang Izin Usaha Pemanfaatan hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum APHI, Indroyono Soesilo menyatakan bahwa terkait implementasi program Perhutanan Sosial sebagai kebijakan Pemerintah untuk memberikan akses yang lebih luas kepada rakyat dalam pengelolaan sumber daya hutan, telah ditandatangani 188 MOU antara pemegang IUPHHK-HTI dengan Masyarakat di dalam dan sekitar hutan. “APHI terus mendorong anggotanya untuk memperluas MOU kepada anggota-anggota APHI lainnya serta mengimpelementasikannya di lapangan” tandas Indroyono. (*)