Konflik manusia dan satwa liar terjadi akibat adanya interaksi yang berdampak negatif, baik langsung maupun tidak langsung, antara manusia dan satwa liar. Pada kondisi tertentu konflik tersebut dapat merugikan semua pihak yang berkonflik. Hal ini disampaikan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Wiratno pada sambutan pembukaan Workshop Mitigasi Konflik Manusia dan Satwa Liar melalui Upaya Pencegahan di Sekitar Habitat Satwa Liar, yang diselenggarakan oleh Puskashut Yayasan Sarana Wanajaya bersama The Indonesian Wildlife Conservation Foundation (IWF) dan didukung oleh Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) di ruang Sonokeling, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta pada hari Selasa (19/03).

Konflik yang terjadi cenderung menimbulkan sikap negatif manusia terhadap satwa liar, yaitu berkurangnya kepedulian manusia terhadap satwa liar serta mengakibatkan efek-efek detrimental terhadap upaya konservasi.
Kerugian yang umum terjadi akibat konflik antara lain rusaknya tanaman pertanian atau perkebunan serta pemangsaan ternak oleh satwa liar, bahkan kadang menimbulkan korban jiwa manusia, dan tidak jarang satwa liar yang berkonflik tersebut mengalami kematian. “Kami sangat menyesali atas peristiwa penembakan Orangutan yang terjadi di Aceh beberapa waktu yang lalu” sebut Wiratno.
Lebih lanjut Wiratno mengatakan bahwa pencegahan konflik manusia dan satwa liar merupakan upaya untuk mengatasi, atau mengurangi konflik antara manusia dan satwa liar dengan mengedepankan kepentingan dan keselamatan manusia, tanpa mengorbankan kepentingan dan keselamatan satwa liar. “Konflik yang terjadi seharusnya dapat mendorong pemerintah dan para pihak terkait untuk lebih bijaksana dalam memahami kehidupan dan kebutuhan hidup satwa liar, sehingga tindakan penanggulangan dan pencegahan konflik dapat lebih optimal”, kata Wiratno.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif APHI Purwadi Soeprihanto mengatakan bahwa APHI dan anggota yang terdiri dari IUPHHK-HA dan HT peduli terhadap permasalahan ini mengingat satwa liar ini banyak yang berada di areal konsesi. “Perlu ada aturan dan ketentuan yang jelas mengenai pengelolaan satwa liar ini” ujar Purwadi.

Masih terdapat kegamangan dikalangan praktisi terkait keberadaan satwa liar apalagi yang eksotik dan dilindungi. Prinsipnya para pemegang IUPHHK ketika masih berorientasi usaha pada kayu, maka tidak memiliki kepentingan langsung. “Tugas IUPHHK hanya mengidentifikasi, mencatat, melaporkan, dan sejauh mungkin tidak mengusik” kata Purwadi.
Selanjutnya, ketika pengelola konsesi boleh juga mengusahakan sebagai cabang unit usaha jasa lingkungan, maka kita perlu melihat peluang usahanya dan bisa lebih aktif melindungi aneka satwa sebagai kekayaan selain kayu yg dapat dijadikan nilai tambah. “Hal ini kami nilai positif bahkan bisa menjadi co-branding dengan jualan produk kayunya yang ramah lingkungan” sebut Purwadi.
Workshop ini merupakan ajang mempertemukan para pakar dan para pihak terkait, untuk bertukar informasi, mencari pokok permasalahan, dan menyamakan persepsi, serta merumuskan langkah-langkah dan upaya nyata untuk pencegahan konflik manusia dan satwa liar, yang nantinya dapat disusun pedoman atau panduannya.

Sebagai salah satu narasumber yang mewakili pengusaha hutan APP Sinar Mas, Dolly Priatna, menyampaikan paparan yang berjudul “Potensi Konflik Manusia – Satwa Liar (Harimau, Gajah dan Orangutan/HGO) di Konsesi HTI serta Upaya Mitigasinya”.
Menurut Dolly, lebih dari 70% habitat satwa liar HGO berada di luar kawasan konservasi. “Artinya sebagian distribusi dan areal jelajah HGO tumpang tindih dengan konsesi HTI” ujarnya.

Oleh karena itu keterlibatan sektor swasta, terutama di sektor kehutanan, sangat penting dalam upaya konservasi, karena dapat memberi peluang HGO untuk bertahan hidup secara jangka panjang dan terhindar dari kepunahan lokal.
Sebagai kontribusi sektor swasta dalam konservasi satwa liar, APP Sinar Mas selalu berupaya agar konsesi pemasok kayunya untuk menjadi HTI yang ramah konservasi satwa liar (HGO), agar konflik dengan satwa liar yang berakibat fatal dapat diminimalkan” ujar Dolly.
Program penyadartahuan yang kontinyu kepada masyarakat sekitar hutan juga tak kalah penting, agar lebih peduli terhadap pentingnya konservasi satwa liar. Program pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan dalam upaya pencegahan konflik, serta diperlukan kerjasama para pihak pada skala bentang alam. “Jadi setiap interaksi dengan satwa harus bernilai positif, agar terjadi ko-eksistensi, seperti yang terjadi di negara-negara lain” tutup Dolly.

Workshop merekomendasikan perlunya knowledge management dan sharing pembelajaran sebagai bagian dari kelembagaan kolaboratif. Selain itu perlu dilakukan perubahan/revisi P.48. dan mendorong percepatan penyusunan PP tentang Sistem Penyangga kehidupan sebagai mandat UU 5/1990. Best practice harus diterapkan pada manajemen hutan, kebun, tambang dan lahan masyarakat***