Diskusi interaktif Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Kementerian LHK dengan para pemegang IUPHHK-HA diselenggarakan di Jakarta pada hari Kamis (09/01).

Diskusi dihadiri oleh Pejabat Lingkup Ditjen PHPL, KLHK, Dewan Pengurus APHI dan IUPHHK-HA Anggota APHI sebanyak 96 perusahaan.

Pada sambutannya Ketua Umum APHI Indroyono Soesilo menyatakan bahwa kondisi perekonomian global berdampak pada menurunnya volume perdagangan, yang berimbas pada kinerja sektor usaha kehutanan tahun 2019. “Total nilai ekspor kayu olahan Indonesia tahun 2019 sebesar US$ 11,64 miliar, turun 4% dari nilai ekspor tahun 2018 sebesar US$ 12,13 miliar” sebut Indroyono.

Penurunan permintaan dunia telah melemahkan kinerja ekspor kayu olahan Indonesia. “Kondisi ini yang secara berantai menurunkan permintaan pasokan bahan baku dari sektor hulu, baik dari hutan alam maupun hutan tanaman” sebut Indroyono.

Produksi kayu hutan alam tahun 2018 mencapai 7 juta m3, sedangkan tahun 2019 lalu hanya tercapai 5,8 juta m3, atau turun 16,30%. “Penurunan produksi hutan alam ini terutama karena berkurangnya permintaan pasokan dari industri pengolahan kayu, terutama industri panel dan woodworking yang sebagian besar bahan bakunya menggunakan kayu alam” ujar Indroyono.

Yang menggembirakan, tren produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang terus meningkat, sebagai bagian dari lini konfigurasi bisnis baru kehutanan. “Kenaikan produksi HHBK dari tahun 2018 produksi sebesar 358,8 ribu ton, sedangkan pada tahun 2019 lalu (s.d. November) produksinya mencapai 380,61 ribu ton” katanya.

Produksi HHBK dan bioprospecting diproyeksikan dapat meningkat jika kebijakan multiusaha diterbitkan. “Kami masih menunggu terbitnya kebijakan multiusaha dan pemanfaatan jasa lingkungan dalam bentuk carbon pricing” sebut Indroyono.

Untuk meningkatkan kinerja hutan alam, mengurangi beban usaha dalam rangka mendorong investasi dan ekspor hasil hutan tahun 2020, dunia usaha kehutanan berharap dalam jangka pendek dapat diterbitkan kebijakan ekspor perluasan kayu olahan yang diperluas penampangnya.

“Selanjutnya juga diharapkan ada kebijakan insentif lainnya antara lain dalam bentuk pembayaran DR dalam Rupiah, insentif PNBP kayu bulat kecil dan produk perhutanan sosial, percepatan restitusi PPN, PPN log 0%, penurunan pajak ekspor veneer, dan keringanan PBB” ungkap Indroyono.

Selain prakondisi kebijakan tersebut, dalam rangka peningkatan ekspor kayu olahan, APHI mendorong kerjasama dengan para Duta Besar RI untuk negara-negara dengan tujuan ekspor potensial. “Dalam waktu dekat akan dimulai dengan Dubes RI di Beijing dan Dubes RI di Seoul yang akan memfasilitasi perluasan pasar untuk ekspor kayu olahan Indonesia’ ujar Indroyono.

Sementara itu, Sekjen KLHK yang juga menjabat sebagai Plt. Dirjen PHPL Bambang Hendroyono menyatakan bahwa tahun 2020 adalah tahun kebangkitan semua sektor terutama sektor kehutanan. “Sektor bisnis harus kembali ke tempatnya yaitu KLHK dan kami sudah diminta untuk melakukan pembenahan di RPJM 2024” kata Bambang.

Dirjen PHPL menyayangkan masih banyak IUPHHK HA tahun 2019 lalu yang belum memiliki RKU maupun RKT. Dari total 255 Unit IUPHHK-HA, yang memiliki RKU sebanyak 248 unit, dan yang memiliki RKT 202 sebanyak unit, dan yang berproduksi sebanyak 182 unit. “Kedepan harus dilakukan pembenahan, mana IUPHHK yang belum memiliki RKU maupun RKT sekarang segera hubungi penanggungjawabnya direktorat UHP” kata Bambang.

Potensi kayu bulat pada IUPHHK-HA Indonesia berdasarkan IHMB masih cukup tinggi dengan luas efektif 13,1 Juta Ha dan potensi sediaan tegakan sebesar 487 Juta M3 sehingga pemanfaatan secara lestari setiap tahun sebesar 16,2 Juta M3. “Tapi hal ini tidak pernah tercapai, untuk itu perlu dicari solusinya bersama” ujar Bambang.

Integrasi dalam rangka optimalisasi sektor hulu dan sektor hilir, perbaikan prasarana ekspor dan mengoptimalisasi dengan memperpendek jarak hauling. “Bila jarak hauling terlalu jauh dalam hal ini jarak antara bahan baku dan industi jauh maka menjadi tidak ekonomis” katanya.

Caranya menurut Bambang adalah dengan membangun industri baru yang dekat dengan areal kerja IUPHHK-HA atau disebut integrasi. Selanjutnya, hasil produksinya dapat langsung diekspor melalui pelabuhan terdekat dalam provinsi. “Jadi kedepan tidak ada lagi Kepala Daerah yang complain ke saya terkait nilai tambah yang diambil daerah lain” kata Bambang.

Bambang menyebutkan ada beberapa kebijakan yang akan diambil KLHK terkait pengelolaan hutan produksi alam, diantaranya kebijakan fiskal untuk mendorong ekspor hasil hutan dan devisa negara melalui ekspor kayu olahan yang diperluas penampangnya. “Pembahasannya sudah cukup lama tinggal pelaksanaannya” ujarnya.

Kebijakan lainnya adalah penguatan investasi bidang kehutanan melalui pemberian satu izin usaha pemanfaatan hutan. “Jadi tidak perlu lagi mengurus perizinan multi usahanya” ungkap Bambang.

Pentingnya pemberian akses kelola hutan produksi pada masyarakat melalui HTR dan Kemitraan Kehutanan. “Ini juga untuk mendukung bahan baku industri hasil hutan melalui konfigurasi baru bisnis kehutanan” ungkap dia.

Selanjutnya dalam rangka peningkatan daya saing industri perlu diupayakan melalui revitalisasi mesin dan diversifikasi produk hasil hutan. “Mesin-mesin industri yang ada sudah cukup tua dan belum berorientasi bahan baku yang trend nya ke arah hutan tanaman atau yang berdiameter kecil” sebut Bambang.

Upaya lain adalah melalui pengembangan HHBK terintegrasi dengan industri pengolahan sebagai offtaker. “Salah satunya melalui pengembangan jasa lingkungan atau carbon pricing” ungkapnya.

KLHK meminta agar APHI membentuk tim kecil untuk mendorong kebijakan terkait yang nantinya mampu mendorong kebijakan lainya mulai dari kebijakan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Menarik untuk disimak progress nyata kebangkitan usaha hutan alam ini selanjutnya. (*)