Pemerintah Indonesia telah menetapkan komitmen nasional dalam Nationally Determined Contribution (NDC) untuk mengurangi emisi sebesar 29% dari Business as Usual (BAU) dengan upaya sendiri dan sampai 41% dengan bantuan internasional. Untuk sektor kehutanan sendiri, upaya mitigasi perubahan iklim dilakukan melalui kegiatan pengurangan emisi berbasis lahan dengan target sesuai NDC sebesar 497 juta ton CO2e melalui skenario CM1 dan 650 juta ton CO2e melalui skenario CM2 pada tahun 2030.

Peranan sektor swasta seperti HPH/HTI/RE sangat penting untuk mendukung pencapaian target NDC terutama dalam upaya pencegahan deforestasi dan degradasi di dalam wilayah izin kehutanan melalui kegiatan penerapan pengelolaan hutan berkelanjutan, sistem pemantauan dan manajemen pengendalian kebakaran berbasis masyarakat serta penerapan pengelolaan hutan produksi lestari dan RIL. Demikian disampaikan Peneliti Puslitbang Hutan, Badan Litbang dan Inovasi, Kementerian LHK, I Wayan Susi Dharmawan pada webinar yang diselenggarakan APHI Bersama GAIA dengan tema “Strategi Dan Aksi Mitigasi Sektor Kehutanan Untuk Pemenuhan Target NDC Dan Pemanfaatan Nilai Ekonomi Karbon pada Jumat (26/03).

Lebih lanjut Wayan mengungkapkan peran nyata HPH/HTI dalam program REDD+ untuk mendukung pencapaian target penurunan emisi dalam NDC melalui penerapan pengelolaan hutan berkelanjutan dilakukan melalui kegiatan pengelolaan kawasan hutan bernilai konservasi tinggi (HCV), bernilai stok karbon tinggi (HCS) pada areal izin hutan alam dan hutan tanaman, pelaksanaan pembalakan berdampak rendah (RIL-C) pada areal izin hutan alam.

“Selain itu juga peran HPH/HTI melalui kolaborasi dengan masyarakat, yaitu pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan berkelanjutan melalui pengembangan mata pencaharian alternatif, dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan” ungkapnya.

Wayan menggaris bawahi, secara garis besar, optimalisasi pencapaian target penurunan emisi dari sektor berbasis lahan (hutan) sesuai target NDC dapat dilakukan melalui aspek-aspek pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pengelolaan perencanaan kehutanan, konservasi sumberdaya alam, pengelolaan DAS, pengelolaan hutan produksi lestari dan penegakan hukum.

Sementara itu, praktisi dan pengembang usah karbon yang juga Direktur Program PT GAIA Eko Daya Buana, Joseph Hutabarat menjelaskan perkembangan pasar karbon sukarela untuk sektor kehutanan dan penggunaan lahan mulai periode 2017 sampai 2019 menunjukan trend yang terus meningkat baik volume (dari 16,6 juta tCO2e menjadi  36,7 juta tCO2e) maupun harga (dari $ 3,4 menjadi $ 4,3).

“Apabila dibandingkan dengan sektor lain, volume kredit karbon dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan menempati posisi ke-2 setelah renewable energy. Namun dari sisi harga terutama untuk kegiatan avoiding planned deforestation menempati posisi tertinggi ($ 4,21/tCO2e), diikuti avoiding unplanned deforestation pada posisi ke-2 ($ 3,65 tCO2e). Sementara harga untuk renewable energy (angin) adalah $ 1,43/tCO2e” ujarnya.

Joseph mengungkapkan beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemegang HPH/HTI/RE dalam mengembangkan proyek karbon, yaitu (1) mendefinisikan proyek karbonnya, mencakup kategori perlindungan hutan atau peningkatan stok karbon, (2) menentukan baseline dan intervensinya dan (3) melakukan validasi dan registrasi.

“Secara umum, tahapan pengembangan proyek karbon ini dimulai dari ide, pengembangan PDD, validasi PDD, registrasi, implementasi dan monitoring, verifikasi dan sertifikasi, penerbitan VERs dan pada akhirnya perdagangan dan retirement VERs” ungkap Joseph.

Pada kesempatan yang sama, Vice Chairman ASEAN yang juga Presiden Komisaris Standard Chartered Bank Indonesia, Rino Donosepoetro yang akrab disapa Donny menyatakan bahwa carbon trading dan carbon market merupakan salah satu inovasi terpenting dalam menjembatani kebutuhan capital dan financing dari negara-negara maju.

“Semua kegiatan yang terkait emisi CO2 yang merupakan bagian besar SDGs membutuhkan triliun USD, sehingga kalau kondisinya seperti sekarang ini, SDGs tidak akan tercapai pada tahun 2030” ungkapnya.

Menurut Donny, perbankan telah menetapkan sustainability sebagai salah satu prioritas pertama dan telah mengembangkan frameworks dan tools untuk membantu nasabah terutama nasabah korporasi untuk melakukan carbon transition.

Beberapa opsi pendanaan perubahan iklim dimungkinkan dari sumber pendanaan yang berasal dari private sector dan institutional investors yang ada di global capital market yaitu private equity fund, para global fund manager, dan asset management companies. Opsi lain, adalah sovereign fund dan multilateral development organization dan juga penerbitan melalui instrument sendiri oleh sovereign entity dan multilateral organization. Opsi berikutnya melalui perusahaan global yang membentuk demand voluntary untuk carbon credit. Opsi terakhir bisa juga melalui commercial financing dari commercial bank.

“Komersial bank ini sebetulnya sudah memfokuskan pada project-project yang masuk dalam sustainability, dan climate change ini sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu namun ini merupakan new economy atau new stages buat perbankan global” ujarnya.

Donny mengungkapkan bahwa pada project konversi energi fossil menjadi renewable energi, peran komersial bank sudah sangat banyak. Tapi khusus pembiayaan carbon credit , masih sebagai suatu area baru bagi dunia perbankan komersial.

Menurutnya, pada dasarnya bank bisa mendukung carbon credit , konsepnya memberikan landing facility kepada project developer baik melalui capex ataupun modal kerja. Collateralnya adalah hak untuk generate carbon credit.

“Intinya, sektor ini berkembang sangat cepat, dan appetite dari perbankan cukup besar ke sektor ini namun masih dalam pembahasan untuk mekanismen, karena semua tahu future-nya ada di sektor ini” pungkas Donny. (*)