Negara akan hadir untuk membantu menyelesaikan konflik dan mengamankan aset negara di kawasan hutan. Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang juga merangkap Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Bambang Hendroyono pada sambutan pembukaan Workshop Penanganan Konflik Tenurial Pada Areal Kerja IUPHHK di Jakarta pada hari Selasa (10/09).

Menurut Bambang, tidak benar jika pengusaha berjuang sendiri menyelesaikan konflik. “Kami yang juga representasi negara akan selalu hadir, asalkan pengusahanya lapornya kepada kami” ujar Bambang.

Bambang mencontohkan kasus konflik lahan yang terjadi di Jambi yang saat ini sedang ditangani. “Kami tetap upayakan kok penyelesaiannya, mulai dari pertemuan dengan Kepala Dinas Kehutanan, Bupati, Gubernur dan juga dengan pihak-pihak yang berkonflik” kata Bambang.

Siang ini akan diselesaikan permasalahannya. “Ini bagus untuk dijadikan contoh di tempat lain, kalau bisa APHI ikut hadir menyaksikan” imbuh Bambang.

Sementara itu, terkait konflik pada areal IUPHHK menurut Wakil Ketua Umum APHI Rahardjo Benyamin, selama ini pemegang IUPHHK telah melakukan berbagai upaya penyelesaian, namun hasilnya dirasakan belum maksimal. “Memang bukan hal yang mudah menyelesaikannya karena kompleksnya permasalahan yang ada” ungkap Rahardjo.

Menurut Rahardjo, penyelesaian konflik di areal kerja IUPHHK memerlukan pendekatan inklusi, adaptif, dan inovatif. “Kondisi ini menuntut pemegang IUPHHK untuk terus mengembangkan diri, meningkatkan kemampuan, dan berinovasi dalam menangani konflik yang ada” ujar Rahardjo.

Rahardjo menjelaskan bahwa penyelenggaraan workshop ini merupakan salah satu implementasi dari MoU antara APHI dengan Yayasan Kehutanan Masyarakat Indonesia (YKMI) – lebih dikenal dengan FKKM – tentang Pemetaan Potensi Konflik dan Percepatan Penanganan Konflik di Areal Kerja IUPHHK, yang telah ditandatangani pada tanggal 28 Mei 2019.

Rahardjo menjelaskan bahwa MoU tersebut dilatarbelakangi oleh adanya kesadaran bersama bahwa konflik yang banyak terjadi pada areal kerja IUPHHK perlu ditangani dengan baik. “Lebih dari itu, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan manajemen dan keberlanjutan usaha” ungkap Rahardjo.

MoU antara APHI dengan YKMI ini hanya merupakan salah satu ikhtiar dalam rangka penyelesaian konflik di areal IUPHHK. “Tentunya kami tidak menutup diri dan akan terus membangun kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak dalam rangka memfasilitasi penyelesaian konflik yang terjadi di areal kerja IUPHHK anggota“ pungkas Rahardjo. (*)