Pertemuan dan jamuan makan malam dalam rangka kunjungan Parlemen Inggris bersama Kementerian Luar Negeri dan APHI diselenggarakan di Jakarta pada hari Minggu (18/08). Pertemuan ini dalam rangkaian kunjungan anggota Parlemen Inggris yang tergabung dalam All-Party Parliamentary Group on Indonesia (APPGI) ke Jakarta pada 17-21 Agustus 2019 dalam rangka meningkatkan engagement dengan pemangku kepentingan kunci di Inggris.

Kunjungan ke Jakarta diikuti oleh 5 (lima) orang anggota APPGI dipimpin oleh Mr. Richard Graham MP dari Partai Konservatif, sebagai Ketua APPGI, dan juga Utusan Khusus Perdana Menteri Inggris bidang Perdagangan dengan Indonesia, Malaysia, dan Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Kunjungan APPGI ke Indonesia ini memiliki nilai strategis, yaitu dalam upaya menggalang dukungan bagi kepentingan Indonesia di Parlemen Inggris, selain itu juga untuk meningkatkan citra positif Indonesia bagi anggota Parlemen Inggris; dan memperkuat kerja sama antar parlemen, termasuk kegiatan saling kunjung, melalui pembentukan mekanisme yang terlembaga.

Dalam rangkaian kunjungan ini juga ditunjukkan kepada Parlemen Inggris mengenai keberhasian RI-Inggris dalam menciptakan rezim global terkait sertifikasi kayu legal melalui mekanisme FLEGT-VPA dan ditandatanganinya komitmen untuk melanjutkan kerja sama tersebut secara bilateral sebagai antisipasi keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit).

Dalam kaitan ini, anggota APPGI juga berkunjung ke sentra industri kayu yang telah memberlakukan FLEGT-VPA dengan pasar ekspor Eropa dan Inggris.

Ketua delegasi Parlemen Inggris, Mr. Richard Graham MP sangat antusias dan mengapresiasi adanya SVLK di Indonesia yang berlaku secara mandatory dan sudah diakui di negara Uni Eropa. Namun demikian, untuk meningkatkan ekspor khususnya ke negara Inggris, diharapkan sertifikasi pengelolaan hutan di Indonesia juga diimbangi dengan sertifikasi voluntary, khususnya dengan skema FSC. “Saya melihat pencapaian sertifikasi pengelolaan hutan di Indonesia sudah cukup baik, namun apabila memungkinkan dapat juga dipenuhi kriteria dan indikator pada FSC untuk kepentingan pasar” sebut Mr. Richard.

Mr. Richard mengharapkan ada upaya percepatan pencapaian sertifikasi pengelolaan hutan skema FSC ini yang mempunyai jaringan pasar lebih luas. “Kami juga akan mengupayakan dapat membantu pengurangan hambatan pencapaian sertifikasi ini” ujar Mr. Richard.

Selain itu, delegasi Parlemen Inggris juga sangat concern terhadap kelestarian mangrove dalam rangka melindungi areal pantai di Indonesia yang amat luas. “Kami mempunyai teknologi untuk memotret dan membuat peta kawasan mangrove secara lebih detail yang mungkin bisa dipergunakan di Indonesia” ujar Mr. Richard.

Menanggapi pernyataan parlemen Inggris, Ketua Umum APHI Indroyono Soesilo menyambut baik upaya dan bantuan dari negara Inggris untuk peningkatan kapasitas dalam rangka pengelolaan hutan lestari. “Kami siap bekerjasama untuk upaya peningkatan sertifikasi maupun pemetaan areal mangrove” kata Indroyono.

Pada tahap berikutnya kerjasama ini perlu ditindaklanjuti secara lebih detail. “Perlu ada tim khusus yang akan menindaklanjuti dan kami akan membantu ujicoba di areal konsesi anggota kami” pungkas Indroyono.