Diskusi dalam rangka peningkatan kinerja usaha hutan alam dan industri pengolahan kayu hutan alam diselenggarakan oleh Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) di Jakarta pada hari Kamis (30/01).

Diskusi Dewan Pengurus APHI dan beberapa anggota IUPHHK Hutan Alam bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh Wakil Ketua Umum APHI, Rahardjo Benyamin dan dihadiri oleh para Direktur lingkup Ditjen PHPL Kementerian LHK diantaranya Direktur Usaha Hutan Produksi Istanto, Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Awriya Ibrahim dan Direktur Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan, Rufi’ie.

Pada sambutan pembukaan, Wakil Ketua Umum APHI Rahardjo Benyamin menyampaikan tentang fakta di lapangan yang terjadi pada IUPHHK-HA, serta industri berbahan baku kayu hutan alam saat ini. “Data yang kami sampaikan ini kemungkinan akan berbeda dengan data yang dimiliki oleh KLHK” ujar Rahardjo.

Menurut Rahardjo harga jual kayu hutan alam sampai saat ini masih belum beranjak masih di titik terendah. “Kami khawatir apabila kondisi ini masih terus berlangsung akan dapat mengakibatkan IUPHHK-HA menurunkan produksinya atau berhenti produksi” katanya.

Kondisi usaha hulu sektor kehutanan untuk IUPHHK-HA anggota APHI pada tahun 2019 banyak yang tidak aktif. “Dari total IUPHHK yang mendapat RKT sebanyak 199, jumlah IUPHHK-HA yang tidak berproduksi atau RKT 0 sebanyak 80 perusahaan” imbuh Rahardjo.

Kinerja sektor kehutanan tahun 2019 untuk IUPHHK-HA mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018. Produksi kayu tahun 2019 sebesar 5,8 juta m3 menurun dibandingkan tahun 2018 karena berkurangnya permintaan pasokan dari industri kayu khususnya panel.

“Apabila harga terus menurun seperti ini maka kemungkinan produksi kayu untuk tahun 2020 hanya akan mencapai 4 juta m3 dan tentunya akan berakibat pada berkurangnya PNBP” ujar Rahardjo.

Menanggapi hal tersebut Direktur UHP Istanto menyatakan bahwa Direktorat UHP cukup prihatin dengan kondisi saat ini yang dihadapi IUPHHK-HA. “Perlu diperjuangkan HPH yang sudah mendapat RKT dan bagi IUPHHK-HA yang tidak berproduksi perlu didorong” ujarnya.

Namun demikian, menurut Istanto saat ini di hulu tidak terlalu banyak yang dapat dilakukan karena HPH yang tidak aktif salah satunya disebabkan karena harga yang rendah.

Oleh karena itu, diversifikasi usaha perlu dilakukan di IUPHHK hutan alam. “Misalnya dengan memanfaatkan HHBK salah satunya dengan penanaman umbi porang yang harganya sedang baik pada area IUPHHK-HA, cukup dengan merubah RKU” imbuh Istanto.

Pembangunan industri pengolahan hasil hutan setempat juga sudah tidak bisa ditawar lagi. “Saat ini beberapa tempat telah melarang kayu bulat keluar wilayah seperti di Provinsi Kalimantan Timur dan yang terbaru di Provinsi Kalimantan Utara” ujarnya.

Berkenaan dengan teknil silvikultur SILIN, permasalahan krusial terkait biaya untuk hak ulayat dll seharusnya tidak perlu dihitung. “Kondisi sosial masyarakat yang berbeda seharusnya sudah disikapi dan direncanakan oleh perusahaan” terangnya.

Terkait peningkatan harga kayu, pada kesempatan yang sama Direktur IPHH Awriya Ibrahim menjelaskan bahwa pada tahun 2010 KLHK dan pengusaha kehutanan telah melakukan blow up perihal ekspor log melalui declare. “Hasilnya cukup efektif karena dapat menaikan harga log” ujarnya.

Saat ini KLHK tidak tahu cara menaikan harga di pasar, akan tetapi KLHK akan mendukung melalui regulasi yang mampu menyokong dunia usaha. “Namun demikian, pengusaha perlu melakukan hal-hal tertentu agar harga kayu menjadi naik” sebut Awriya.

Mengenai pembayaran di akhir, Ditjen PHPL pernah memberlakukan pembayaran PSDH dan DR di akhir, namun pada kenyataanya tidak semua pengusaha taat pada peraturan. “Dalam konteks ini KLHK bahkan kehilangan PNBP sebesar Rp. 1,1 triliun dari kejadian pembayaran PSDH dan DR yang dibayar terlambat” kata Awriya.

Terkait usulan ekspor sawn timber dan perluasan penampang, Direktur PPHH Rufi’ie menyatakan bahwa usulan tersebut sudah KLHK paparkan pada minggu ke-3 Januari 2020 yang menampilkan keseluruhan perusahaan hulu-hilir sektor kehutanan dengan argumen yang jelas didukung data dan fakta. “Namun demikian, hasil dari pertemuan tersebut selalu tidak memuaskan karena Kementerian Perindustrian selalu beralasan hilirisasi sehingga usulan ekspor sawn timber dan perluasan penampang tidak diperbolehkan” ujarnya.

Kementerian LHK menilai bahwa konsep hilirisasi yang selama ini menjadi alasan tidak memberikan nilai tambah pada produk kehutanan. “Dalam forum diskusi khusus yang akan dibentuk Kemenko Maritim akan membahas hal ini lebih intens dan KLHK harus menyiapkan data, fakta dan argumentasi yang kuat” pungkas Rufi’ie. (*)