Diskusi Kebijakan Penatausahaan hasil hutan diselenggarakan oleh Badan Litbang dan Inovasi, Kementerian LHK di Bogor pada hari Selasa (17/12).

Narasumber diskusi dari Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Kementerian LHK, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Masyarakat Energi Terbarukan Idonesia (METI), P3SEKPI Badan Litbang dan Inovasi KLHK, dan dari Dewan Energi Nasional (DEN).

Narasumber dari Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Komarudin menyatakan bahwa penatausahaan hasil hutan untuk energi biomassa telah diakomodir dalam Sistem Informasi Penata Usahaan Hasil Hutan (SIPUHH) online. “Kami terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan SIPUHH agar dapat mencakup berbagai produk kayu” ujarnya.

Sesuai peraturan perundang-undangan, basis pemungutan PNBP adalah bahan baku dan bukan penggunaannya.”Dalam hal ini PNBP untuk bahan baku industri energi biomassa diperlakukan sama dengan bahan baku industri kehutanan lainnya yaitu dimasukan ke dalam kategori KB/KBS/KBK atau kayu bakar” sebut Komarudin.

Dalam pengukurannya dapat menggunakan faktor konversi dari staple meter ke tonase. “Besaran faktor konversi ini perlu dirumuskan bersama parapihak” kata Komarudin.

Sementara itu, narasumber APHI Bambang Widyantoro menilai bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian LHK telah berkonitmen dalam pengembangan energi biomassa. “PermenLHK tentang Pembangunan Hutan Tanaman arahnya jelas dalam mendukung pengembangan energi biomassa sebagai alternatif EBT” katanya.

Namun demikian, menurut Bambang sampai saat ini masih terdapat hambatan terkait penatausahaan hasil hutan untuk produk biomassa. “Kami menilai harga patokan untuk PSDH dan Ganti Rugi Tegakan belum mengakomodir biomassa dengan satuan yang tepat” sebut Bambang.

Satuan volume untuk kayu energi saat ini adalah stapel meter, padahal produk wood chip dan wood pellet satuannya adalah tonase. “Perlu penyesuaian Permen atau Perdirjen PHPL tentang perubahan satuan PSDH dari stapel meter ke tonase, atau wacana lain dapat dirumuskan menjadi satuan per hektar” ujar Bambang.

Saat ini investasi untuk membangun Hutan Tanaman Energi (HTE) belum menarik, biaya penanaman per hektar sangat besar pada tahun-tahun awal dan terbatasnya jenis tanaman energi biomassa yang dapat dikembangkan di luar Jawa. “Oleh karena itu kami mengharapkan adanya kebijakan insentif dan/atau subsidi mengingat areal HTE khususnya di luar Jawa masih menghadapi kendala terutama aksesibilitas & terbatasnya infrastruktur” imbuh Bambang.

Adapun dukungan kebijakan yang diperlukan di tingkat legislasi antara lain PSDH kayu energi biomassa dari Perhutanan Sosial seyogyanya ditetapkan Rp 0,- pada daur pertama, sedangkan daur kedua dan seterusnya dapat ditetapkan 3% dari harga patokan nya. Selain itu juga perlu ada perubahan tarif dana rebousasi (DR) khusus kayu energi untuk kayu alam dari 4 USD ke 0 USD atau maksimum 2 USD. Ke depan, perubahan pembayaran DR dapat ditetapkan dalam nilai rupiah. “Penurunan bayar DR ini agar dapat menurunkan harga pokok produksi (HPP) energi biomasa, disamping itu untuk memicu percepatan pembangungan HTE karena mengingat biaya penanaman per hektar sangat besar pada tahun-tahun awal” sebut Bambang.

Insentif lain yang diharapkan terkait harga beli listrik per kWh oleh PLN harus diatas BPP * 0,85%. “Jika harga beli oleh PLN kurang dari BPP * 0,85% maka harus ada subsidi/insenstif fiskal dari Pemerintah” ujarnya.

Pada tingkat operasional, kebijakan yang diharapkan terkait penentuan jenis tanaman diharapkan tidak telalu diatur melainkan diserahkan kepada pemegang IUPHHK-HT. “Pelaku usaha akan lebih leluasa dan menyesuaikan pasar dalam menentukan jenis tanamannya” imbuh Bambang.

Menurut Bambang dalam pemberian izin HTE ini diharapkan pemerintah dapat memprioritaskan lokasi areal HTE yang dekat dengan fasilitas jaringan listrik dan infrastruktur seperti pelabuhan, jalan pemerintah, dll untuk memudahkan akses sehingga dapat menekan biaya operasional.

Insentif lain yang diusulkan adalah terkait penggunaan peralatan pengolahan kayu energi dan areal tanaman untuk HTE. “Kami harapkan mesin chipper diperkenankan masuk ke lokasi tebangan dan areal HTE tidak hanya pada daerah marginal” pungkas Bambang. (*)