Pengusahaan hutan baik di hutan alam maupun hutan tanaman sering menghadapi permasalahan konflik yang berkepanjangan, dan sampai saat ini masih banyak yang belum selesai. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat mengelola dan mengurangi konflik sosial semaksimal mungkin sehingga operasional perusahaan tidak terganggu dan revenue yang masuk ke kas Negara juga tidak terganggu. Demikian disampaikan Ketua Umum APHI Indroyono Soesilo pada diskusi Perhutanan Sosial dan Tanah Obyek Agraria (TORA) di Jakarta, pada hari Selasa (30/07).

Diskusi Dewan Pengurus APHI bersama jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dihadiri oleh Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), Bambang Supriyanto bersama beberapa staf PSKL.

Lebih lanjut, Ketua Umum APHI menyatakan bahwa perusahan telah menjalankan program kemitraan ini melalui kerjasama antara HTI dengan masyarakat. “Data kemitraan ini sudah tercantum dalam buku The State of Indonesia’s Forests (SOIFO) 2018 dimana kolaborasi HTI dengan masyarakat mencapai 188 nota kesepahaman yang melibatkan enam belas ribu orang” kata Indroyono.

Dukungan perbankan menjadi sangat penting untuk mensukseskan kemitraan ini. “Dalam waktu dekat, APHI akan bertemu OJK untuk menjajaki apa saja yang dapat didukung oleh perbankan” tutur Indroyono.

Indroyono menyebutkan beberapa hal yang penting yang bisa diangkat untuk mendorong kemitraan dengan kehutanan, antara lain bagaimana mengangkat hutan tanaman skala kecil seperti yang dilakukan di Vietnam, selanjutnya insentif apa yang bisa diberikan terkait PNBP. “Terkait konflik ini, kami sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak dan instansi termasuk keamanan dari Kepolisian bagaimana menangani konflik namun hasilnya masih belum sepenuhnya sesuai harapan” ujar Indroyono.

Sementara itu, Dirjen PSKL Bambang Supriyanto menyambut baik diskusi dengan para pemegang IUPHHK yang tergabung dalam APHI. Menurutnya, melalui skema Perhutanan Sosial (PS) yang diatur dalam P.83/2016 dan P.39/2017, dimaksudkan untuk membangun pengelolaan hutan lestari. “Dalam hal ini yang dikelola oleh masyarakat dalam kelompok tani dalam 5 skema yaitu Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan atau Kulin KK dan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS)” ujar Bambang.

Lebih lanjut Bambang menyatakan bahwa sampai dengan Juni 2019, realisasi PS telah mencapai 3,15 juta ha terdiri dari 707 ribu KK dengan 5.794 unit SK Ijin/Hak. “Sudah cukup banyak, namun jika dibandingkan dengan areal yang telah dialokasikan seluas 13,84 juta ha, maka realisasinya baru mencapai 22,76%” sebut Bambang.

Penerapan PS diharapkan memenuhi prinsip-prinsip bahwa indikator PHPL meningkat, indikator sosial nol, indikator ekonomi meningkat yang meliputi micro finance dan akses pasar, dan indikator ekologi juga meningkat. “Jadi melalui aplikasi PS ini diharapkan akan membawa dampak positif bagi kelestarian hutan dan juga ekonomi masyarakat” kata Bambang.

Melalui PS diharapkan akan terjadi pemerataan ekonomi dengan memperoleh capital yang tidak mengikat melalui dana CSR maupun bank Pesona. Setelah mandiri baru dikenalkan micro finance. “Hal ini cukup membantu karena selama ini bank pada umumnya hanya ingin bertransaksi kepada individu bukan ke kelompok”sebut Bambang.

Lebih lanjut Bambang menyatakan bahwa dalam rangka pengelolaan dana investasi publik, untuk memantau progress PS telah dibangun Sistem Navigasi Perhutanan Sosial (Sinav PS) yang meliputi data baseline maupun pendampingan. “Updating hasil Sinav PS ini digunakan untuk penetapan klasifikasi apakah memperoleh blue, silver, gold dan platinum,”kata Bambang.
Klaim masyarakat ini bisa dijembati dengan kemitraan kehutanan. “Dalam kontek ini semua memperoleh keuntungan dimana operasional perusahaan tidak terganggu meskipun arealnya berkurang dan juga kepastian hak hidup bagi masyarakat meningkat termasuk diberikan pendampingan lapangan” sebut Bambang.

Bambang sepakat perlunya dibentuk unit konflik di APHI, yang akan ditindaklanjuti melalui MoU dengan PSKL sehingga tugas fasilitasi dapat dilakukan. “Melalui kerjasama ini dengan tugas dan peran masing-masing diharapkan kedepan konflik dapat dikurangi bahkan dihilangkan” kata Bambang.

Kehadiran negara dalam membantu penyelesaian konflik menjadi penting. “Kami, dari Ditjen PSKL siap mensupport fasilitasi dan mediasi penyelesaian konflik di areal konsesi, namun akan tetap berkoodinasi dengan Ditjen PHPL” tutup Bambang (*)