Saat ini 90% sampai 95% potensi hutan berasal dari Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) gencar mendukung pertumbuhan HHBK guna merealisasikan tujuan pemerintah untuk menggalakan ekspor non-migas.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menjelaskan dalam era industri 4.0 potensi bisnis Jasa Lingkungan dan HHBK akan menjadi industri multi-bisnis kehutanan yang dapat diandalkan. Perijinan akan disederhanakan guna mencapai integrasi bisnis dari hulu sampai ke hilir termasuk pemetaan potensi HHBK, optimalisasi lahan dan pemberian ijin bagi para investor yang tertarik untuk mengembangkan bisnis HHBK.

“Pemerintah berharap HHBK akan menjadi panggung bisnis baru untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang berbasis masyarakat. HHBK nantinya akan mengembangkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang bersinggungan langsung dengan masyarakat di dalam dan di luar kawasan hutan,” papar Siti Nurbaya saat Kick-off Pengembangan Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan Berbasis Masyarakat Menuju Revolusi Industri 4.0, di Jakarta Jumat (10/05/2019).

Siti Nurbaya menegaskan, pemanfaatan HHBK tetap mengedepankan pengelolaan hutan yang bertanggung jawab. “Hutan harus tetap dijaga meskipun dimanfaatkan untuk keperluan HHBK, bahkan wisata alam yang padat karya dan menyerap tenaga kerja, juga perlu dikembangkan,” ujar Siti Nurbaya.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Purwadi Soeprijanto menyambut positif pengembangan HHBK yang melibatkan masyarakat. “Pelaku usaha terbuka untuk bermitra dengan masyarakat terutama dalam pemanfaatan Jasa Lingkungan dan HHBK. Kemitraan HHBK ini sudah dijalankan pelaku usaha sejak lama dan kami mendukung inisiatif kemitraan masyarakat ini,” ungkap Purwadi.

Untuk mendorong perluasan kegiatan kemitraan dalam pemanfaatan HHBK, ia mengusulkan perlunya dukungan pemerintah berupa insentif dari hasil kemitraan HHBK ini, berupa pengurangan PSDH. “Pelaku usaha perlu insentif berupa kebijakan pengurangan PSDH terhadap program kemitraan sehingga bisa mendukung pertumbuhan bisnis HHBK lebih baik lagi,” imbuh Purwadi.

Sementara itu Sasmito dari Kelompok Tani BUMDES Mandiri Sejahtera Jambi yang merupakan mitra binaan PT Wirakarya Sakti (WKS) mengatakan sangat gembira menerima bantuan mesin roaster kopi pada acara tersebut. “Kami akan memanfaatkan mesin roaster kopi ini untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas hasil kopinya. Kalau pemerintah mendukung bisnis HHBK berdasarkan pelibatan masyarakat, Bisnis kelompok Tani kami akan bisa bertumbuh kembang,” kata Sasmito.

Ia juga berharap kemitraan HHBK yang saling menguntungkan antara masyarakat dan pelaku usaha dapat terus ditingkatkan. Kebijakan berupa insentif yang berpihak pada keberimbangan berbagai pihak menjadi pra-kondisi kelancaran bisnis HHBK (*).