Diskusi yang merupakan catatan akhir tahun mengenai Tata Kelola Hutan dan Lahan 2019 dan Visi Misi Pembangunan Hijau 2019-2024 di Indonesia diselenggarakan oleh Tempo Media Group di Jakarta pada hari Kamis (12/12).

Diskusi yang mengambil tema “Proteksi Lingkungan Atau Investasi” dilatarbelakangi adanya pernyataan Presiden Jokowi yang menyebutkan bahwa pemerintah akan merevisi 74 Undang-Undang yang dianggap menghambat investasi melalui omnibus law dianggap oleh organisasi masyarakat sipil akan melemahkan perlindungan sumber daya alam dan condong melindung pihak yang berkepentingan.

Diskusi Panel yang dipandu Redaktur Pelaksana Majalah Tempo, Bagja Hidayat menampilkan narasumber dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Solidaritas Perempuan, Indonesian Center For Environmental Law/ICEL dan dari Akademisi.

Menurut Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agragria dan Tata Ruang/BPN Abdul Kamarzuki, proteksi lingkungan dan investasi bukan sesuatu yang harus menjadi pilihan. “Investasi harus tetap tumbuh dan berkembang dengan mempertimbangkan faktor lingkungan” ujarnya.

Dirjen Tata Ruang menjelaskan bahwa kebijakan tata ruang diarahkan untuk menjamin keduanya baik proteksi lingkungan maupun investasi. Produk tata ruang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Tata ruang terdiri dari TR Nasional, TR Provinsi, TR Kabupaten dan RDTR (Rencana Detil Tata ruang).

Untuk mengakomodir pengembangan daerah dan investasi, pemerintah merencanakan akan mengintegrasikan Amdal dan IMB ke dalam RDTR. “Dengan integrasi tersebut diharapkan masyarakat dapat memperoleh akses informasi arah pembangunan wilayah” imbuhnya.

Sementara itu, Narasumber dari Indonesian Center For Environmental Law/ICEL Henri Subagiyo mengingatkan mengenai Undang-Undang No.13 Tahun 2017 yang mengamanatkan tata ruang sebagai bagian dari pengembangan lingkungan. “Tata ruang merupakan instrument pemerintah dalam membuat kebijakan pengembangan wilayah secara umum yang didasarkan pada daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan” ujarnya.

Menurut Henri Subagio, terkait kebijakan integrasi Amdal dan IMB kedalam RDTR dikhawatirkan akan menghilangkan hal yang mendasar yang berkaitan dengan lingkungan. “Dampak kegiatan terhadap lingkungan ini tidak bisa diakomodir dalam ruang spasial karena suatu dampak kegiatan sangat mungkin melewati batas-batas wilayah” katanya.

“Bagaimana memasukkan environment assessment risk ke dalam RDTR karena Amdal tidak hanya terkait data tetapi juga penanganan dampak. Harus ada sosial mapping sebelum penyusunan RDTR” kata Henri.

Investasi boleh, tetapi yang harus dijaga adalah daya lenting lingkungan sehingga tetap terjaga. “Amdal untuk swasta merupakan instrumen untuk menjaga daya lenting lingkungan” ujarnya.

Pakar Kebijakan Kehutanan IPB, Prof. Hariadi Kartodihardjo menyatakan perlu ada kajian tersendiri apakah kerusakan lingkungan secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. “Faktanya kerusakan lingkungan hidup naik dari waktu ke waktu tetapi tidak menurunkan pertumbuhan ekonomi secara langsung” ujar Prof Hariadi.

Menurut dia, keinginan pemerintah untuk menyederhanakan kebijakan dalam rangka mendorong investasi agar tetap mempertimbangkan implikasi masyarakat yang terdampak dan memiliki ketergantungan dengan Sumber Daya Alam.

“Kebijakan tata ruang harus bisa menyelesaikan kondisi saat ini dan mampu mengantisipasi situasi yang akan berkembang dalam beberapa periode ke depan” imbuhnya.

Prof. Hariadi merespon positif terkait rencana ke depan pemerintah akan lebih mengedepankan standar dari pada izin, karena izin dianggap kurang terbuka informasinya. “Ya, itu bagus tapi harus dipertimbangkan juga kompetensi institusinya” ungkap Prof. Hariadi.

“Yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan standar adalah terkait persyaratan standar harus terbuka, kualitas data dan informasi yang disampaikan harus bagus, dan perlu ada pemahaman serta pengawasan/monitoring dari masyarakat” imbuh Prof. Hariadi.

Pada kesempatan yang sama, Dewan Pengurus APHI Bidang Humas dan Kerjasama Sudianto menyatakan bahwa HTI merupakan investasi yang besar dan berjangka panjang. “Kami bekerja mengikuti aturan pemerintah dan harus memperhatikan dampak lingkungan terhadap masyarakat sekitar” ujarnya.

Sudianto menyatakan bahwa permasalahan utama yang masih dihadapi oleh pelaku usaha adalah masalah tumpang tindih perizinan, banyaknya pungutan baik pajak dan non pajak (PNBP) yang harus dikeluarkan serta sosial cost yang sangat tinggi yang membebani biaya produksi. “Adanya tumpang tindih perizinan ini juga menyulitkan pelaku usaha untuk menjaga dan mengelola kerusakan lingkungan di arealnya” ungkapnya.

Idealnya konflik tidak diprivatisasi, urusan konflik harusnya menjadi tanggung jawab negara. “Dengan demikian biaya produksi menjadi lebih kecil karena selama ini sosial cost adalah komponen terbesar dalam struktur biaya perusahaan” tutup Sudianto.(*)