Publikasi bersama dalam rangka penyadartahuan masyarakat mengenai bahaya karhutla penting untuk dilakukan karena pengendalian karhutla merupakan tanggungjawab nasional, baik perorangan maupun lembaga. Demikian yang merupakan inti hasil pertemuan Dewan Pengurus Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dengan Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dalkarhutla), Ditjen PPI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang dihadiri humas beberapa dari perusahaan anggota APHI, yang diselenggarakan secara virtual pada Jumat (06/03).

Direktur Eksekutif APHI, Purwadi Soeprihanto menyatakan meningkatnya hotsport/karhutla di beberapa daerah, antara lain di Aceh, Riau, Kalbar dan Sumsel, perlu direspon secara cepat oleh para pihak.

“Melalui arahan dari KLHK, kegiatan penanganan karhutla dapat terintegrasi dan terkoordinasi ” ujarnya.

Menurut Purwadi, dipandang perlu melakukan publikasi bersama terhadap capaian-capaian yang positif dan upaya-upaya dibawah arahan LHK sehingga informasi ke publik dapat berjalan dengan baik.

“Melalui usaha bersama, tahun lalu kita bisa menurunkan angka karhutla dengan cukup tajam, dan berharap tahun ini dapat dipertahankan prestasi itu” ungkap nya.

Direktur Dalkarhutla KLHK, Basar Manullang dalam arahannya menyatakan bahwa berdasarkan pantauan di lapangan, upaya pengendalian karhutla yang dilakukan oleh perusahaan sudah cukup baik.

“Hari Rabu yang lalu saya ke Riau dan mengamati langsung dari udara bagaimana perjuangan teman-teman dalam memadamkan api, dan saya juga melihat pasukan RPK nya ikut hadir dan standby di lapangan karena takut apinya merambat” ungkap Basar.

Basar menambahkan, upaya ini sudah cukup positf namun perlu ditingkatkan. Direktur Dalkarhutla mengingatkan bahwa dalam Peraturan MenLHK P.32 tahun 2016 sudah jelas bahwa pada setiap pemegang usaha wajib memiliki brigade karhutla. “Ini yang harus disiapsiagakan oleh perusahaan, termasuk personelnya” imbuhnya.

Apabila diperlukan pelatihan, KLHK terbuka untuk menyelenggarakan pelatihan  dengan metode kombinasi online dan offline, mengingat saat ini masih dalam kondisi pandemi covid-19.

Basar mengingatkan,  tahun 2020 disamping adanya upaya dan terobosan yang dilakukan, tetapi juga didukung iklim. Tahun 2021 ini  iklimnya diperkirakan lebih kering, sesuai prediksi BMKG.

“Kita harus meningkatkan kewaspadaan, partroli diaktifkan dan kami terbuka untuk bekerja bersama-sama” imbuhnya.

Basar menegaskan, brigade Manggala Agni sudah mulai patroli sejak bulan Januari lalu, dan diharapkan dukungan patroli dari perusahaan secara reguler, sebagai bentuk antisipatif.  Selanjutnya yang juga tidak kalah penting adalah menyiapkan sarana prasarana pendukung termasuk tenaga SDMnya dan kerjasama dengan masyarakat

“Dihimbau kepada perusahaan yang areal kerjanya  berbatasan dengan desa-desa dapat menjalankan program pembinaan masyarakat, termasuk memberikan reward kepada masyarakat yang berhasil mengendalikan karhutla, seperti yang sudah diterapkan perusahaan seperti Sinar Mas dan RAPP” kata dia.

Lebih lanjut, perlu ada dukungan program padat karya terutama pada masa pandemi ini melalui  program CSR perusahaan yang disinergikan dengan upaya pengendalian kathutla  .

“Upaya ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu untuk mendorong partisipasi masyarakat dan pemegang usaha dalam pengendalian karhutla” ungkapnya.

Upaya penyadartahuan tersebut diharapkan dapat dilakukan melalui kegiatan-egiatan keagamaan di tingkat tapak. Pemegang izin diharapkan dapat mendukung upaya pelibatan tokoh agama sebagai agent perubahan yang bisa lebih memahami akan bahaya karhutla dari tinjauan religius.

Basar sependapat, bahwa upaya-upaya pengendalian karhutla dan penerapan praktik-praktik pengelolaan lahan yang baik perlu digaungkan dan dipublikasikan secara luas.

“Publikasi perlu dikembangkan secara kolaboratif, agar informasinya lebih komprehensif dan dapat menjangkau masyarakat secara luas ” tutup Basar. (*)