PRIORITAS PEMULIHAN KINERJA SEKTOR USAHA KEHUTANAN SEBAGAI SEKTOR ANDALAN PEMULIHAN EKONOMI DAN MENGATASI DAMPAK COVID-19

Rapat Kerja (Raker) APHI tahun 2020 diselenggarakan pada 2-3 Desember 2020 secara virtual dalam suasana keprihatinan bersama dan keterbatasan, ditengah pandemi Covid-19 yang telah berdampak terhadap kegiatan perekonomian di global dan nasional, tidak terkecuali, di sektor usaha kehutanan dari hulu ke hilir.

Raker APHI 2020 dibuka secara resmi pada Rabu (02/12) oleh Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono mewakili Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilanjutkan dengan webinar dengan topik “UU Cipta Kerja: Penghela Percepatan Pemulihan Kinerja Sektor Usaha Kehutanan Terdampak Covid-19” dengan narasumber Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari KLHK, Bambang Hendroyono, Deputi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Nani Hendiarti, Plt. Direktur Produk Ekspor Pertanian dan Kehutanan, Kementerian Perdagangan, Luther Palimbong, Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Perhutanan Indonesia (FKMPI) Indroyono Soesilo dan Pengamat Ekonomi, Aviliani.

Akibat pandemi covid-19, sampai dengan Mei 2020, kinerja ekspor hasil hutan Indonesia, year on year turun hingga minus 8.4%. Namun demikian, sejak Agustus 2020 hingga November 2020, kinerja ekspor hasil hutan Indonesia sudah rebound, year on year, menjadi minus 4,9% dibandingkan dengan bulan November 2019 dan ditargetkan devisa dari ekspor produk kehutanan, hulu – hilir, dapat mencapai diatas US$ 11 miliar.

Oleh karenanya, ditengah pandemi Covid-19, sebagian besar kegiatan APHI di tahun 2020 difokuskan untuk mendorong dan memberikan dukungan kepada anggotanya agar tetap bertahan dan menjalankan kegiatan operasionalnya.

Berdasarkan laporan 15 Komda APHI dari seluruh Indonesia, hingga saat ini tidak banyak terjadi PHK terhadap para pekerja usaha kehutanan hulu-hilir yang jumlahnya sekitar 1.5 juta karyawan.

Keberhasilan mempertahankan kinerja dan tenaga kerja tidak lepas dari dukungan kebijakan pemerintah dalam mendukung investasi. Puncak dari kebijakan untuk mendukung investasi di tengah Covid-19 adalah terbitnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

 

 

Fokus Percepatan Pemulihan Sektor Usaha Kehutanan

Dalam rangka mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja,  Pemerintah telah menerbitkan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Melalui UU ini, pengelolaan hutan berbasis 1 izin berusaha untuk memanfaatkan multiusaha kehutanan yang meliputi  hasil hutan kayu,  hasil hutan bukan kayu,  pemanfaatan kawasan dan jasa lingkungan, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu  mendapat payung kebijakan yang kuat. Dalam konteks ini, maka ke depan akan terjadi pergeseran paradigma pengelolaan hutan, yang awalnya berbasis komoditas, menuju berbasis ekosistem.

Dengan UU Cipta Kerja tersebut, konfigurasi bisnis baru kehutanan yang selama ini menjadi arahan Kementerian LHK dan telah dituangkan dalam Road Map Pembangunan Hutan Produksi 2019 – 2045 yang disusun APHI, akan banyak mewarnai tata kelola hutan pada kepengurusan APHI tahun 2021-2026 yang akan datang. Selain itu praktik-praktik tata kelola hutan yang lestari perlu terus didorong dan diperkuat, dibarengi dengan upaya-upaya pengurangan beban usaha pemegang izin, serta peningkatan profesionalisme APHI dalam memfasilitasi permasalah anggotanya.

Sejalan dengan hal tersebut, Rapat Kerja APHI 2020 merekomendasikan hal-hal strategis yang difokuskan dalam rangka pemulihan kinerja sektor usaha kehutanan akibat pandemi Covid-19 melalui peningkatan kinerja anggota dengan mempercepat implementasi kebijakan terkait perubahan paradigma pemanfaatan hutan produksi, antara lain pengembangan multiusaha kehutanan, upaya pengembangan energi terbarukan berbasis biomassa, upaya pengembangan jasa lingkungan (karbon), upaya pengembangan ekowisata, upaya peningkatan produktifitas hutan alam, upaya perluasan pemasaran hasil hutan di pasar domestik untuk meningkatkan kinerja usaha kehutanan, khususnya produksi kayu bulat.

Selain itu, APHI senantiasa mendorong sektor usaha bidang kehutanan sebagai kegiatan strategis Nasional karena memiliki peran antara lain dalam aspek lingkungan (bencana, kesediaan air, dll), mendukung pasokan bahan baku ke industri yang lain dan sebagai Safety Net atau Jaring Pengaman terkait penyediaan lapangan kerja, dukungan pangan, obat-obatan/herbal, multiplier effect, dll.

Dalam kondisi keuangan yang masih belum sepenuhnya pulih akibat Pandemi Covid-19, APHI masih mengharapkan dukungan kebijakan pemerintah terkait rasionalisasi pungutan sektor kehutanan yang memberatkan anggota antara lain peninjauan kembali kebijakan PPn untuk menurunkan beban usaha, penghapusan ketentuan pengenaan pajak terhadap alat berat, rasionalisasi PNBP berupa PSDH dan DR, rasionalisasi PNBP berupa Iuran Izin dan rasionalisasi PBB yang perhitungannya berdasarkan areal kerja yang diusahakan (RKT) dan standardisasi perhitungan pengenaan tarif.

APHI optimis melalui sinkronisasi kebijakan yang kondusif termasuk yang akan diatur dalam UU Cipta Kerja diyakini akan mendorong percepatan pemulihan kinerja sektor usaha kehutanan sebagai sektor andalan pemulihan ekonomi, mengatasi dampak covid-19 dan tetap mempertahankan kontribusi kepada negara baik devisa maupun penyerapan tenaga kerja.(*)