Rancangan Undang Undang (RUU) Pertanahan telah menimbulkan polemik para pihak karena belum melibatkan pemilik kepentingan di dalamnya. Untuk itu Forum wartawan DPR menyelenggarakan FGD di Media Center MPR/DPR pada hari Selasa (16/07) .

FGD menghadirkan nara sumber Hendri Yosodiningrat, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan sekaligus anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Pertanahan. Selain itu juga hadir Viva Yoga, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI yang membidangi Pertanian, Perikanan dan Kelautan, serta Kehutanan. Serta, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Purwadi Soeprihanto.

Menurut Purwadi, awalnya dalam perspektif pengusaha kehutanan adalah, bagaimana RUU Pertanahan mengatur relasi antara pertanahan di satu sisi, mengatur ruang, tanah di atas dan di bawah dengan pengguna-penguna lain yang memang sudah diatur secara sektoral.

Namun yang terjadi, ternyata substansi RUU Pertanahan mengatur relasi antar sektor, relasi antar kehutanan, pertambangan, perkebunan dan lain-lain, dibingkai dalam bentuk hak pengelolaan. “Sampai kemudian, muncul kata kawasan dalam pasal 63 dan seterusnya, yang kemudian menimbulkan pertanyaan” kata Purwadi.

Kata kawasan ini tidak ada penjelasannya, baik di dalam pengantar maupun di dalam batang tubuh. “Bagi kawan-kawan kehutanan, tentu memaknai kata kawasan dalam pasal 63 itu, salah satunya, kawasan hutan atau apakah ada kawasan lain ?,” tanya Purwadi.

Dalam konteks kehutanan, ketika bicara kawasan, tidak hanya bicara tanah. “Lebih dari itu, adalah suatu ruang, sebuah ekosistem, di mana di dalamnya, didominasi oleh pohon, satwa, flora , fauna dan semua yang berintegrasi di dalamnya” ujar Purwadi.

Sehingga, dalam hal ini penyebutan kawasan di dalam pasal 63 dan seterusnya itu, menimbulkan ketidak-konsistenan dan kebingungan. “Dalam konteks ini perlu ada kejelasan mengenai batasan “kawasan” tersebut, jika terkait dengan kawasan hutan, maka hendaknya kembali kepenjelasan sebelumnya, tetap dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” sebut Purwadi.

Jauh sebelum pembahasan RUU Pertanahan ini, menurutnya, sudah ada ketetapan MPR Nomor 9 Tahun 2001 yang mengatur tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam (SDA). “Bila dicermati, di dalam TAP MPR itu, secara tegas mengatur dua locus, pembaharuan agraria termasuk pertanahan dan soal sumber daya alam” tandas Purwadi.

UU Pokok Agraria itu lebih banyak mengatur tentang keagrariaan.“Sementara terkait sumber daya alam, diatur secara tegas sebagai lex specialist” kata Purwadi.

Sementara itu, Hendri Josodiningrat menegaskan bahwa RUU tentang pertanahan, adalah suatu kenicayaan, yang tidak boleh tidak, dan harus ada. Namun dalam perumusan dan pembahasannya harus hati hati.

Memang banyak sekali, instansi yang harus dilibatkan, tidak cukup hanya kementerian ATR/BPN saja, tetapi juga kementerian kehutanan, kementerian pertanian, kementerian PU kaitannya dengan jalan, infrastruktur dan sebagainya.

“Oleh karena itu, saya juga setuju RUU pertanahan ini ditunda pengesahannya dan tidak terburu-buru” sebut Hendri.

Wakil Ketua Komisi IV, Viva Yoga menilai, bahwa RUU Pertanahan ini masih sarat dengan persoalan dan apabila dilanjutkan pembahasan dan pengesahannya pada sidang Paripurna, dikhawatirkan akan menambah panjang konflik agraria.

“Di dalam internal pemerintahan sendiri masih belum sinkron, sehingga lebih baik ditunda dulu pengesahannya karena perlu sinkronisasi dan harmonisasi antar kementerian“kata Viva Yoga. (*)