Prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu economically feasible, socialy acceptable, dan environmentally sustainable. Oleh karena itu, sudah saatnya para pelaku usaha khususnya yang berbasis lahan di bidang kehutanan mengedepankan kelola lingkungan sehingga akan terjadi keseimbangan pengelolaan hutan baik dari sisi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan I.B. Putera Parthama pada pembukaan seminar Urun Daya Pemulihan Daerah Aliran Sungai dengan Tema Penguatan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat; Penerapan Konservasi Tanah dan Air Pada Areal Konsesi Hutan di Indonesia yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengendalian Kerusakan Perairan Darat, Direktorat Jenderal PDASHL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Forest Stewardship Council (FSC)-Indonesia pada hari Selasa (15/01) di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta.

Menurut Putera, langkah yang perlu dilakukan adalah bagaimana pengelolaan perairan darat tersebut diinternalisasikan pada pengelolaan hutan produksi lestari. “Hal yang perlu diingat adalah jangan sampai proses internalisasi ini hanya menjadi beban bagi pelaku usaha” ujar Putera.

Lebih lanjut, Putera menegaskan hal tersebut sebagaimana dimandatkan dalam Undang Undang 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air diatur bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemegang hak atas tanah, pemegang kuasa atas tanah, pemegang izin, dan atau pemegang lahan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Purwadi Soeprihanto dalam sambutannya menyampaikan bahwa saat ini telah terjadi pergeseran pengelolaan sumber daya hutan dari prinsip timber management menjadi forest managemment. “Artinya sumber daya hutan tidak lagi semata hanya mengedepankan komoditi berbasis kayu tetapi tetapi berbasis pada ekosistem” kata Purwadi.

Untuk itu, menurut Purwadi perlu dibedah dan dipelajari apa yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha dalam upaya konservasi perairan darat. “Pada prinsipnya, pelaku usaha siap mendukung pemerintah untuk meningkatkan konservasi tanah dan air dalam melaksanakan pengusahaan hutan” ujar Purwadi.

Seminar ini menghadirkan empat Narasumber dari KLHK, FSC dan APHI. Direktur Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Ditjen PDAS HL Sakti Hadengganan menyampaikan bahwa pemegang izin berbasis lahan memegang peranan penting dalam pengendalian kerusakan perairan darat.

Sakti menjelaskan bahwa berdasarkan Undang Undang 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air diatur; Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemegang hak atas tanah, pemegang kuasa atas tanah, pemegang izin, dan atau pemegang lahan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan konservasi tanah dan air. “Masing-masing pihak ada peran dan tanggungjawabnya masing-masing” ujar Sakti.

Lebih jauh Sakti menegaskan bahwa pemegang izin khususnya konsesi kawasan hutan dapat berperan dalam memanen air hujan baik melalui sipil teknis maupun vegetatif yaitu untuk mengendalikan agar daerah tangkapan air menjadi baik sehingga infiltrasi air hujan ke dalam tanah tinggi dan aliran permukaan menjadi rendah. “Kewajiban ini dapat dijabarkan dan disusun menjadi kriteria-indikator sebagai syarat pelaku usaha khususnya pemegang konsesi mendapatkan sertifikat pengelolaan hutan lestari” kata Sakti.

Ketua Bidang Humas dan Kerjasama APHI Sugijanto Soewadi yang mewakili praktisi dan dunia usaha menyampaikan bahwa sudah banyak hal telah dilakukan oleh para anggota APHI terkait dengan tindakan antisipasi kerusakan air dan tanah di areal usaha masing-masing di kawasan hutan produksi, namun pihak yang berperan sebagai “dirigen orkestra” belum ada. “Kami berharap Ditjen PDAS HL dapat berperan untuk mengolah, menganalisis dan mensinergikan aneka kepentingan dalam sebuah kawasan DAS sehingga bisa terjadi saling urun daya untuk penyelamatan dan pengelolaan sumber daya air dan tanah” ujar Sugijanto.

Menurut Sugijanto, bahwa penerapan sistem sertifikasi PHPL maupun SFM FSC sangat besar manfaatnya sebagai instrumen untuk memperbaiki manajemen hutan secara menyeluruh. “Hal ini tentunya akan berdampak positif terhadap kualitas lingkungannya, terutama kualitas air dan tanah” kata Sugijanto.

Sugijanto mengamini pernyataan Direktur Eksekutif APHI sebelumnya bahwa pengelolaan hutan di Indonesia saat ini telah meninggalkan era timber ekstraktif eksploitatif serta era timber manajemen dan memasuki periode baru pengelolaan hutan sebagai ekosistem yang mempertimbangkan kepentingan ekonomi, ekologi dan sosial secara seimbang. Saat ini arah kebijakan pemanfaatan hutan sudah benar, menuju multi usaha dan multi sistim silvikultur. “Namun demikian, masih sangat diperlukan dorongan yang kuat dari kebijakan yang memungkinkan usaha yang makin ekonomis dan kompetitif berbasis sertifikat hutan lestari” sebut Sugijanto.

Sugijanto optimis, bersama-sama dengan rencana implementasi sistim silvikultur intensif (SILIN) di hutan alam, hal ini akan menjadi modal dasar yang kuat untuk membangkitkan kembali bisnis hutan di masa depan. “Indikatornya sektor kehutanan akan kembali berkontribusi besar bagi pengembangan ekonomi Indonesia” tutup Sugijanto (*)