Jakarta, 20 Juni 2020 – Beredarnya informasi yang tidak berimbang terkait Pre-Planting Spraying (PPS) yang dilakukan oleh PT Wirakarya Sakti (WKS) – salah satu anggota Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) – di area konsesi perusahaan paska pemanenan Hutan Tanaman Industri (HTI) pada 9 April 2020 lalu dan kemudian diberitakan sebagai tindakan meracuni sumber pangan masyarakat, memiliki dampak pada munculnya berbagai opini yang bias.

Padahal di tengah pandemi Covid-19 ini, upaya-upaya maksimalisasi ekspor di sektor kehutanan masih diharapkan terus meningkat dan menjadi solusi penyerapan tenaga kerja di Indonesia, demikian diungkap Direktur Eksekutif APHI Purwadi Soeprijanto di Jakarta (20/06/2020).

“APHI yakin anggotanya, termasuk PT WKS telah menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan termasuk padiatapa/FPIC (Free Prior and Informed Consent) sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak melanggar hukum, termasuk pengelolaan HTI di areal yang dipermasalahkan saat ini, yaitu yang telah dikelola perusahaan selama lebih dari 10 tahun. Anggota-anggota APHI selalu mengedepankan dialog dan komunikasi dalam penyelesaian konflik dengan masyarakat. Komda APHI Provinsi Jambi juga telah kami minta untuk melakukan pengecekan dan  kami siap menjadi mediator untuk menyelesaikan masalah ini supaya menjadi  lebih jelas dan tuntas,” tegas Purwadi.

Purwadi juga menambahkan, perusahaan-perusahaan HTI memang melakukan penyemprotan herbisida untuk mengendalikan gulma baik dengan alat penyemprot konvensional maupun dengan teknologi drone paska panen di areal HTI.  “Pemilihan penggunaan alat konvensional atau teknologi bergantung pada tingkat kesulitan kontur areal tanam.  Jadi, metode ini sangat umum dilakukan di industri kehutanan guna menjaga kualitas tanah agar tetap baik dan bisa menghasilkan tanaman yang berkualitas,’ tambah Purwadi.

Sementara itu Sekretaris Komisariat Daerah (KOMDA) APHI Jambi Alizar mengkonfirmasi setelah dilakukan pengecheckan di lapangan, PT. WKS dan Kelompok Tani Sekato Jaya sama-sama memiliki itikad baik dalam penyelesaian masalah ini.

Hal ini terlihat dari hasil mediasi yang difasilitasi oleh Polres Tebo dan Kepala Desa Lubuk Mandarsyah.  Hasilnya, kedua belah pihak sepakat untuk menahan diri dan saling berkomunikasi. Alizar juga menjelaskan, di proses mediasi ini masyarakat Tebo didampingi sejumlah organisasi pendamping termasuk WALHI Jambi.

“Dalam pelaksanaan PPS, penyemprotan herbisida dilakukan dari ketinggian maksimal 2-3 meter di atas tanah, dengan dampak percikan yang memiliki radius maksimal 5-10 meter dari titik penyemprotan. Tidak ada pemukiman maupun perkebunan sumber pangan masyarakat seperti sayuran, karet, maupun sawit di dalam area yang menjadi target penyemprotan,” tegas  Alizar.  Ia juga menambahkan karena areal bekas pemanenan itu akan ditanami kembali, pembersihan gulma dengan menyemprotkan herbisida memakai drone merupakan bagian dari proses penanaman di areal HTI.

Kapolres Tebo AKBP Abdul Hafidz membenarkan, pihaknya telah memanggil PT WKS, pengurus Kelompok Tani Sekato Jaya dan pendamping kelompok tani serta Walhi Jambi pada 15 April 2020 lalu untuk ikut pertemuan.  Kedua belah pihak menjelaskan permasalahan yang terjadi. “Berdasarkan penjelasan para pihak yang hadir, areal yang menjadi permasalahan adalah areal ijin PT WKS yang baru selesai dipanen. Di areal itulah kemudian, warga bernama Samin dan Iwan menanam 10 hingga 15 batang sawit.  Berdasarkan pemantauan kami masalah ini sudah selesai dan kedua belah pihak akan berkomunikasi lebih intens lagi,” imbuhnya. (**)

Informasi lebih lanjut :

Purwadi Soeprihanto, Direktur Eksekutif  (Hp.08129995954)

Komplek Simprug Gallery, Blok Q,

Jl. Teuku Nyak Arief No. 10, Simprug, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Telp. 021-72801844, 72801845, Fax. 021-72801846