Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengapresiasi kinerja industri kayu nasional, khususnya PT. Kayu Lapis Indonesia (KLI) yang didukung bahan baku lestari dan Industri kayu PT. KLI dikenal sebagai salah satu pelopor industri yang hanya menggunakan bahan baku yang legal. “Pemerintah sangat berterima kasih untuk itu” kata Siti pada acara pencanangan Kebangkitan Industri Perkayuan Nasional untuk Kesejahteraan Masyarakat pada hari Selasa (29/01) di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.
Menurut Siti, untuk mendukung kebangkitan industri kayu nasional, perlu adanya pengembangan desain atau rancangan industri hulu hilir. “Industri hulu hilir harus berangkat bersama-sama, dan berjalan dengan baik” kata Menteri LHK. Lebih lanjut Menteri Siti menegaskan bahwa sebagai kebangkitan industri kayu nasional, perlunya jaminan pasar produk yang progresif, baik di dunia usaha bersama-sama masyarakat. “Ada sinergi berbagi resources (sumber daya), pengetahuan dan informasi, termasuk informasi pasar” ujar Siti.
Mendukung pernyataan Menteri LHK, Wakil Ketua Umum APHI Rahardjo Benyamin yang ikut menyaksikan pencanangan Kebangkitan Industri Perkayuan Nasional tersebut menyatakan bahwa kebangkitan industri kehutanan akan menggairahkan kembali sektor hulu. “Sinergitas antara pengusahaan hutan di hulu dengan industri di hilir menjadi kunci kebangkitan industri kehutanan Indonesia” ujar Rahardjo.
Rahardjo menegaskan bahwa APHI telah menyusun dan saat ini sedang menyempurnakan roadmap pembangunan hutan produksi Indonesia sampai 2045 untuk menjadi pegangan semua pihak. “Arah industri kehutanan hulu-hilir akan ditentukan dalam roadmap tersebut, termasuk produk non kayu seperti HHBK dan Jasa Lingkungan yang akan menjadi andalan sektor usaha kehutanan kedepan” ungkap Rahardjo.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri LHK bersama Gubernur Jawa tengah Ganjar Pranowo, dan jajaran KLHK melakukan peninjauan terhadap proses produksi yang berlangsung di PT. KLI. Menteri Siti berharap, pola pengelolaan PT. KLI dapat dijadikan contoh bagi pelaksanaan teknis perusahaan lainnya.
Menteri LHK juga menyerahkan tiga sertifikat SVLK untuk UMKM dari 150 kelompok, dan juga menyerahkan bantuan pemberdayaan masyarakat berupa 30 ekor kambing, bantuan peralatan pertukangan, serta bantuan 500 ribu bibit produktif untuk Hutan Rakyat (*).