Perlu upaya dan kerja keras untuk meyakinkan Perbankan karena sejauh ini para Banker belum tertarik dengan pembiayaan usaha kehutanan di Indonesia. Perbankan menilai bahwa bisnis kehutanan memiliki resiko tinggi dan keuntungan yang rendah (low profit and high risk) sehingga unbankable. Demikian disampaikan Founder dan CEO Independen Research & Advisory Indonesia (IRAI) Lin Che Wei pada webinar “Skema Pembiayaan Untuk Pengembangan Hutan Tanaman Industri Dalam Rangka Mendukung Industri Produk Kayu Olahan” yang diselenggarakan IRAI pada Jumat (05/02).

“Dukungan pembiayaan sangat penting untuk menggeliatkan kembali sektor kehutanan” ungkap Che Wei.

Senior advisor IRAI yang juga CEO beberapa Perbankan Nasional Yap Tjai Soen menyatakan bahwa dilihat dari jangka waktu investasi  HTI 5-7 tahun,   menempatkan bisnis ini sebagai  usaha yang beresiko tinggi. Dan umumnya perusahaan HTI di Indonesia tidak banyak yang menggunakan equity sendiri, atau istilahnya menggunakan others people’s money.

“Dengan karakter investasi seperti itu, Perbankan akan sangat berhati-hati untuk mengucurkan kreditnya” ujarnya.

Senior Advisor IRAI yang juga pernah menjabat sebagai Menko Bidang Perekonomian (2015-2019) Darmin Nasution menyatakan salah satu persoalan dalam pengembangan HTI adalah produktivitasnya yang masih rendah dan belum banyak dilakukan diversifikasi dalam pemanfatannya.

“Tantangan lain adalah bagaimana meyakinkan Perbankan bahwa aset tanaman HTI layak menjadi agunan, dan diharapkan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja dapat merespon isu ini” kata Darmin.

Ketua Umum APHI Indroyono Soesilo menyatakan bahwa sektor usaha kehutanan pada dasarnya cukup handal dimana tanpa dukungan penuh perbankan, sektor usaha kehutanan menunjukkan trend kinerja yang bagus, dalam 5 tahun terakhir mampu menghasilkan devisa pada kisaran USD 10-11 miliar per tahun.

“Kita sebetulnya sudah teruji, tanpa dukungan perbankan penuh ditambah kondisi tertekan akibat pandemi Covid-19 juga tetap menunjukkan kinerja yang bagus dengan mampu mempertahankan devisi USD 11 miliar tahun lalu” sebut Indroyono.

Indroyono menambahkan dengan adanya era baru pengelolaan hutan yang didukung dengan era multiusaha melalui UUCK kedepan, memungkinkan adanya cashflow jangka pendek.  Hal ini diharapkan bisa merubah mindset banker untuk bisa membantu permodalan dalam pengelolaan hutan.

“Tidak perlu menunggu 5-7 tahun, peluang cashflow jangka pendek dalam pengelolaan HTI kedepan terbuka lebar, misalnya dengan penerapan agroforestry (mix dengan tanaman pangan, ternak, bioethanol, perikanan dsb), selain itu juga ada peluang dari pembangunan Hutan Tanaman Energi dengan pasar dalam negeri yang terbuka lebar, karena PLN mendapatkan amanah undang-undang untuk melaksanakan bauran energi” ungkap nya.

APHI mengharapkan dalam melihat era pengelolaan HTI kedepan, Perbankan tidak hanya melihat tolok ukur finansial konvensional (profit, kolateral dsb). Para banker diharapkan memiliki visi dalam mempertimbangkan pembiayaan HTI, misalnya terkait kelestarian lingkungan, kontribusi terhadap climate change, dan kemanfaatan dalam pemerataan ekonomi bagi masyarakat. (*)