Tekanan kepada Indonesia terkait sumber kayu illegal pada waktu itu, memunculkan komitmen para pihak untuk menginisiasi SVLK. Demikian disampaikan oleh Koordinator FIP, Agus Sarsito yang juga bertindak sebagai moderator pada Diskusi Pojok Iklim yang diselenggarakan di Jakarta pada hari Rabu (18/09).

Diskusi yang bertema SVLK untuk Perbaikan Instrumen Tata Kelola yang diselenggarakan oleh Pojok Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menampilkan narasumber Direktur Eksekutif APHI Purwadi Soeprihanto, Guru Besar Fakultas Kehutanan Bidang Keilmuan Kebijakan Kehutanan UGM Prof. Ahmad Maryudi, Direktur Eksekutif Lembaga Ekolabel Indonesia Herryadi, dan Kaoem Telapak Abu Hasan Meridian.

Menurut Agus, prestasi yang diraih negara kita terkait SVLK dan telah diakui oleh berbagai negara khususnya Uni Eropa merupakan hasil kerja keras bersama. “Saat itu seluruh elemen yang terdiri dari pemerintah, unit usaha, LSM, akademisi dan masyarakat satu suara” ungkap Agus.

Selanjutnya Agus mempertanyakan apakah SVLK cukup efektif dan kehadirannya membawa dampak positif khususnya untuk perbaikan tata kelola? Bagaimana illegal logging masih terjadi?

“Namun demikian kita hendaknya berfikir jernih, karena terjadinya illegal logging bukan hanya akibat masalah pengawasan semata, tetapi juga konsumen kayu illegal memiliki andil juga” sebut Agus.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif APHI, Purwadi Soeprihanto menyatakan bahwa SVLK merupakan instrumen yang penting dalam perbaikan tata kelola. “Indikatornya jelas, sehingga pencapaian sertifikasi SVLK menuju PHPL sangat efektif dalam rangka perbaikan tata kelola” ujar Purwadi.

Namun demikian, menurut Purwadi tugas kita masih belum selesai. “Perlu dilakukan evaluasi dan promosi SVLK pada level konsumen baik domestik mapun internasional secara terus menerus dan diperluas untuk mendorong keberterimaannya” kata Purwadi.

Purwadi menyampaikan perlunya perluasan insentif fiskal dan akses pendanaan bagi sertifikasi mandatory ini. “Kami sudah menyampaikan hal ini kepada OJK bahwa saat ini kami mengalami kesulitan finansial karena tidak memperoleh insentif fiskal dan akses pendanaan dari lembaga keuangan maupun perbankan” sebut Purwadi.

Terkait adanya penolakan SVLK, Purwadi menyebutkan perlunya adanya penguatan pemahaman dan soliditas para pihak di domestik dalam implementasi SVLK. “Penerapan SVLK dari hulu sampai ke hilir sangat penting untuk menjamin legalitas di setiap simpul rantai pasokan bahan baku” ujar Purwadi.

Terkait kesulitan yang dialami UMKM Purwadi menyebutkan perlu ada mekanisme dan terobosan untuk membantu UMKM. “Intinya semua harus SVLK karena terkait legalitas bahan baku, namun jangan memberatkan khususnya bagi UMKM” imbuh Purwadi.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian LHK Rufii menyayangkan masih terjadinya pemalsuan dokumen SVLK dengan teknologi saat ini karena tidak disiplin. “Ini yang mencoreng kita dan harus diperangi bersama”ujar Rufii.

Kenyataanya menurut Rufii, FLEGT Liaison tidak akan membuka kontainer melainkan hanya dokumen saja. “Dalam hal ini apabila dokumen berbeda maka baru dibuka kontainernya” ujar Rufii.

Rufii menyebutkan bahwa komunikasi dengan pihak luar terutama EU masih kesulitan untuk sampai ke end user. “Kerjasama dengan Global Timber Forum untuk membahas strategi komunikasi dengan EU menjadi hal yang penting” sebut Rufii.

“Yang punya FLEGT Liaison hanya di Indonesia tetapi tidak semua jenis kayu disukai oleh konsumen EU. “Kondisi ini perlu untuk jadi bahan pertimbangan” pungkas Rufii. (*)