Sarasehan yang bertema “Merajut Asa Pengelolaan Data dan Informasi Pada Sektor Hutan dan Lahan di Indonesia” diselenggarakan oleh Forest Watch Indonesia (FWI) di Bogor pada hari Kamis (12/12).

Sarasehan ini bertujuan untuk memperoleh pandangan dan gagasan para pihak akan pentingnya informasi alternatif dan keterbukaan informasi dalam upaya perbaikan tata kelola hutan dan lahan di Indonesia.

Pada Panel pertama sarasehan menampilkan narasumber dari Akademisi (IPB), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Bidang Humas dan Kerjasama APHI Sugijanto Soewadi menyampaikan bahwa pada prinsipnya mendukung adanya transparansi dan keterbukaan informasi publik namun harus dipenuhi kaidah-kaidah pokoknya. “Ada infomasi yang bersifat umum, tapi ada juga informasi khusus merupakan dapur perusahaan yang tidak boleh diketahui pihak lain khususnya kompetitor yang sifatnya rahasia perusahaan” katanya.

Sugijanto menambahkan bahwa keterbukaan informasi saat ini merupakan sebuah tuntutan yang harus diterima, dimana hal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mem- branding perusahaan. “Kita harus memandang sebagai suatu hal yang positif, dimana keterbukaan data justru akan mendorong ke arah competitivenes” ujarnya.

“Yang diharapkan dari pihak bisnis hutan terkait inisiatif publik adalah dorongan kepada penegakan hukum, pemberantasan korupsi yang menyebabkan pelemahan daya kompetisi, dan mendorong pemerintah konsisten kepada tupoksinya dalam regulasi yg mendorong good corporate governance yang kompetitif” ujar Sugijanto.

Namun demikian terhadap keterbukaan informasi, kita harus waspada juga karena informasi menjadi pedang bermata dua akibat sering adanya stigma negatif yang di- framing. “Contohnya pengusahaan hutan yang lebih sering dijadikan kambing hitam, padahal tidak semua bisnis hutan merusak” imbuhnya.

Untuk era sekarang data yang hanya dikuasai oleh hanya satu atau beberapa pihak sudah bukan zamannya, alternatif data menjadi sangat penting tergantung validasi, integritas dan kredibilitas datanya yang didasari pola pikir yang obyektif untuk membangun hutan. “Kami mengharapkan FWI dapat berimbang, jangan hanya menyajikan dan mengkritisi data tentang hutan alam saja tetapi juga mencakup hutan tanaman sebagai bagian dari capaian kinerja kita, karena masa depan kita di situ” sebut Sugijanto.

Sementara itu, menurut Kepala Satgas Pangan dan Sumber Daya Alam, Direktorat Litbang Deputi Pencegahan KPK Dedi Hartono, data alternatif ini sangat penting, namun integritas harus dikuatkan untuk bisa menjadi acuan. “Oleh karena itu, kami memandang positif pertemuan stakeholder ini karena disinilah untuk itu proses-proses ini harus dibangun” ujarnya.

Semakin banyak data yang disandingkan semakin baik, sehingga data tidak dikuasai beberapa pihak saja. “Disini FWI bisa menjadi center data kehutanan di Indonesia, namun integritasnya harus ditingkatkan” kata Dedi.

Menurut Ketua Kompartemen Hubungan Stakeholders GAPKI Edi Suhardi proses penyajian data hendaknya didasari pola pikir yang obyektif. “Kami juga memerlukan data alternatif yang akan mendukung pembangunan sawit” ujarnya.

“Dengan adanya tranparansi, sisi positifnya ada upaya industri sawit untuk berubah, mengetahui praktek-praktek apa yang perlu diperbaiki, sedang sisi negatifnya banyak data yang dimanipulasi untuk kepentingan kelompok/pribadi” sebut Edi Suhardi.

Untuk itu menurut Edi, tranparansi ada pedoman yang harus diikuti yaitu sesuai peraturan perundangan, standar industri dan mengadopsi prinsip-prinsip obyektifitas, akuntabilitas dan resiprositas ada prinsip keadilan.

Transparansi harus dipahami semua pihak dan isu lingkungan dapat dipahami secara komprehensif. “Kami harapkan FWI menyajikan data tidak hanya kelestarian hutan saja tapi juga dinamika pembangunan masyarakat, industri secara komprehensif sehingga dapat membangun persepsi” kata Edi.

Menurut Guru Besar IPB yang juga anggota FWI Prof. Hariadi Kartodihardjo data bukan hanya angka tapi harus dipahami dalam situasi kontekstual. “Kita harus melihatnya sebagai sebuah realitas kehidupan” ungkap Hariadi.

Oleh karena itu, pencermatan FWI terhadap data kedepan menjadi sangat penting tidak hanya mengkoleksi data tapi juga mencakup analisis data. “PRnya buat FWI kedepan bagaimana untuk meningkatkan integritas” tutup Hariadi. (*)