Implementasi aspek kebijakan pengelolaan hutan mencakup aspek kelestarian hutan dan kepastian usaha untuk mewujudkan izin usaha pemanfaatan hutan berazaskan keadilan pemerataan dan lestari. Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Hendroyono pada diskusi secara virtual bersama Dewan Pengurus Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) yang juga dihadiri oleh para pemegang saham IUPHHK pada Selasa (12/01).

Bambang Hendroyono menjelaskan bahwa dalam konteks kelestarian hutan, IUPHHK memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian produksi, kelestarian lingkungan dan kelestarian sosial budaya. Sedangkan dalam konteks kepastian usaha, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga kepastian kawasan, kepastian waktu usaha dan kepastian jaminan hukum berusaha.

Dalam rangka peningkatan produktivitas IUPHHK, Sekjen KLHK menyampaikan 5 strategi yang harus dilaksanakan, yaitu 1) Kepastian kawasan dan usaha, melalui percepatan tata batas, penanganan dan penyelesaian konflik dalam areal UM, dan dukungan pengembangan perhutanan sosial, 2) Peningkatan produktivitas, melalui penggunaan benih unggul, silvikultur sesuai tapak (multisystem silvikultur), SILIN dan RIL, 3) Optimalisasi pemanfaatan ruang hutan tanaman, melalui penataan areal kerja, multi jenis tanaman, dan  multi usaha (pangan, biofarmaka, kosmetika, jasling), 4) Integrasi hulu-hilir, dengan mendukung Industri Perkayuan serta industri pangan, pakan, obat-obatan, kimia, kosmetika, dan 5) Diversifikasi produk, berupa serat (pulp, paper, rayon), pertukangan (gergajian, panel kayu) dan energi.

“Strategi peningkatan produktivitas tersebut apabila dilaksanakan dengan baik, tentunya dengan dukungan kebijakan dan iklim usaha yang kondusif, maka akan diperoleh jaminan konsesi IUPHHK yang sehat dan mampu bertahan ditengah pandemi Covid-19” ujarnya.

Terkait UU Cipta Kerja sektor kehutanan, implementasi UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja menjadi momentum bagi pemegang perizinan berusaha untuk meningkatkan kinerja kelola usahanya dengan memberikan peluang kerja sama investasi dalam pemanfaatan hutan bersama stakeholders.

“Dengan demikian, pemenuhan bahan baku menjadi terjamin dari perizinan berusaha yang melaksanakan multiusaha untuk mendukung daya saing industri pengolahan kayu dan industri lainnya, seperti industri berbasis serat berupa pulp paper dan rayon, industri panel kayu, gergajian, industri lanjutan serta industri bioenergi, pangan, pakan, dan obat-obatan” ungkapnya.

Melalui UUCK juga diharapkan dapat memberikan fasilitasi dan dukungan permodalan bagi perizinan berusaha melalui pola pengelolaan keuangan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (pengganti BLU Kehutanan). Selanjutnya, dapat mengembangkan konfigurasi baru bisnis kehutanan dengan mengedepankan peran masyarakat dan UKM (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial-KUPS).

Ketua Umum APHI, Indroyono Soesilo menyambut baik pertemuan dan dukungan KLHK selama ini yang telah membuat kinerja sektor kehutanan secara hulu-hilir yang meperlihatkan kinerja sepanjang tahun 2020 yang cukup baik dengan tetap mempertahankan nilai ekspor hasil hutan diatas USD 11 miliar, walaupun secara keseluruhan terjadi penurunan sebesar 4,7% dibanding tahun 2019.

“Khusus sektor hulu, produksi di Hutan Alam terjadi penurunan sebesar 17,4% dari tahun 2019, namun terjadi peningkatan produksi HTI pada tahun 2020 sebesar 14,2% dibandingkan tahun 2019” ungkap Indroyono.

APHI menjelaskan dukungan hutan tanaman dalam mendukung upaya pemerintah mencapai bauran energi melalui cofiring biomass. Dalam konteks ini Perhutani telah melakukan pembahasan dengan PLN dan telah menyiapkan bahan baku biomassa. Perhutani sudah mempunyai tanaman hampir 20.000 Ha di Semarang dan dalam RJPP Perhutani, dan targetnya pada tahun 2024 akan menanam 70 ribu Ha. “Tinggal persoalan harganya saja, tanamannya sudah ada yang siap panen” sebut Indroyono.

Pada kesempatan tersebut Ketua Umum APHI mendorong agar IUPHHK yang tidak aktif dapat berkomunikasi dengan IUPHHK yang aktif. “Perlu dijajaki kemungkinan kerjasama usaha sehingga kinerja IUPHHK yang tidak aktif  dapat ditingkatkan ” pungkas Indroyono. (*)