Workshop dan Konsultasi Publik Penentuan Standar Biaya Pembangunan Hutan Tanaman diselenggarakan oleh Direktorat Usaha Hutan Produksi, Kementerian LHK. Workshop dan konsultasi publik dibuka oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hilman Nugroho di Jakarta pada hari Senin (17/12).

Hilman menyatakan bahwa regulasi yang berlaku saat ini sudah tidak relevan lagi yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2009 tentang Standar Biaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat. “Workshop ini dalam rangka memperoleh masukan atas perubahan yang terjadi terkait standar biaya pembangunan hutan tanaman industri dan hutan rakyat” ujar Hilman.

Hilman menambahkan bahwa standar biaya disusun dimaksudkan sebagai dasar perhitungan biaya pembangunan HTI, investasi baru, tatacara pengajuan pinjaman dan dapat digunakan untuk perhitungan ganti rugi nilai tegakan di hutan tanaman.

APHI sebagai salah satu narasumber pada workshop dan konsultasi publik mewakili dunia usaha hutan tanaman industri menyampaikan pandangan yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Purwadi Soeprihanto. Menurut Purwadi, kondisi HTI saat ini sangat bervariasi sehingga kisaran biaya terendah sampai tertinggi cukup luas. Untuk itu diperlukan pendekatan yang mempertimbangkan berbagai hal dan diperlukan beberapa asumsi yang digunakan. “Kami telah mengumpulkan data dari anggota perwilayah yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi & Maluku serta Papua” ujar Purwadi.

Menurut Purwadi, kisaran biaya yang diusulkan berdasarkan rata-rata biaya yang terkumpul untuk biaya terendah sebesar Rp 20 juta dan tertinggi adalah sebesar Rp 27 juta. Namun demikian untuk HTI yang menanam karet terdapat perbedaan. “Kami mengusulkan untuk standar biaya pembangunan HTI yang menanam karet berkisar Rp 45 jt s.d. Rp 65 juta atau tanaman perkebunan lainnya mengacu pada standar biaya perkebunan” sebut Purwadi.

Purwadi juga mengusulkan agar dalam revisi peraturan yang akan diterbitkan agar dicantumkan tujuan penyusunan standar biaya pembangunan hutan tanaman. “Kami mengharapkan penyusunan standar biaya pembanggunan hutan tanaman ini tepat sasaran sehingga akan lebih merangsang percepatan pembangunan hutan tanaman di Indonesia” pungkas Purwadi (*)