APHI Pusat, Penulis pada Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia

Asosisasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mendorong pelaku industri berbasis hutan di Indonesia memperoleh seluruh sertifikasi yang ada untuk produk-produknya. “Indonesia […]

Pertemuan dan Pengukuhan Pengurus Komda APHI Bangka Belitung

APHI dan Dinas Kehutanan Lampung Dorong Multiusaha Kehutanan Berbasis Lanskap

Pertemuan Audiensi APHI dan Kepala BP2SDM Kemenhut Bahas Kebijakan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat di Sektor Usaha Hulu Kehutanan

Alamat Sekretariat

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 Tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 Tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah Di Titik Penaatan Ekosistem Gambut

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 Tentang Tata Cara Inventarisasi Dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut

Industri Hutan Indonesia Didorong Dapatkan Seluruh Sertifikasi

Peraturan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: S.15/PHPL/UHP/PHPL.I/I/2017 Hal : Pengembangan Tanaman Pangan Dan Ternak Pada Areal Kerja IUPHHK-HA Atau IUPHHK-HTI

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan